Deddy Mizwar: ASN Harus Tingkatkan Kinerja dan Loyalitas

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deddy Mizwar: ASN Harus Tingkatkan Kinerja dan Loyalitas

    Deddy Mizwar: ASN Harus Tingkatkan Kinerja dan Loyalitas

    INFO JABAR - Dua pejabat pemerintah Jawa Barat dilantik dalam kegiatan Pelantikan Susulan Eselon II & IV di Gedung Sate Bandung, Selasa, 28 Februari 2017.

    Ada dua hal yang perlu diemban aparatur sipil egara (ASN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yakni meningkatkan kinerja dan loyalitas, kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dalam acara pelantikan di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa, 28 Februari 2017.

    Kedua pejabat yang dilantik itu adalah Udjwala Prana Sigit, pejabat eselon II, sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Asep Saifudin, pejabat Eselon IV, sebagai Kepala Subbagian Kependudukan Pertanahan dan Pemerintahan Desa, pada Bagian Tata Pemerintahan, Biro Pemerintahan, dan Kerja Sama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

    Pelantikan tersebut berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.162-BKD/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.163-BKD/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural/Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

    Deddy meminta pejabat yang baru dilantik dapat menghadirkan kinerja yang baik dan loyalitas yang terbaik. Tujuannya agar kehadiran mereka tak terbatas pada jabatan apa yang diemban. Jabatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Karena itu, bekerjalah dengan baik dan setulusnya untuk melayani publik, mengabdi kepada bangsa dan negara, dan tidak untuk mengharapkan pujian dari orang lain, kata Deddy. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.