Kunjungan Raja Salman, Fadli Zon: Agar Dimanfaatkan Indonesia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud. REUTERS

    Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud. REUTERS

    TEMPO.CO, Makassar - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon berharap kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud beserta rombongan mulai Rabu, 1 Maret 2017, bisa dimanfaatkan Indonesia, bukan hanya sekadar seremonial.

    "Saya kira kedatangan Raja Salman harus kita anggap sebagai suatu kedatangan yang strategis dari seorang raja, pemimpin dari Arab," ucap Fadli setelah melantik Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesian Sulawesi Selatan di Hotel Calrion, Makassar, Selasa sore, 28 Februari 2017.

    Baca: Bertemu Raja Arab, Pemerintah Minta Perlindungan Hukum TKI

    Apalagi, ujar dia, jika ingin Arab Saudi berinvestasi di Indonesia. "Jadi pemerintah harus menangkap peluang ini. Jangan sampai tak dimanfaatkan. Ini yang kita harapkan. Yang saya dengar, mereka punya keinginan berinvestasi di bidang pembuatan kilang minyak, refinery, low coast housing, perumahan yang hemat biayanya, dan pariwisata," ujarnya.

    Saksikan: Raja Salman; Penguasa Tajir dari Gurun Tandus

    Selain itu, Fadli menuturkan seharusnya pemerintah juga bisa mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan jumlah kuota haji bagi Indonesia. "Banyak sebetulnya kepentingan kita, terutama masalah kuota haji dan umrah," ucapnya.

    Baca: Raja Salman Tak Jadi Disertai 25 Pangeran Arab

    Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu berharap momentum kunjungan Raja Salman ini bisa lebih dioptimalkan pemerintah, sehingga kerja sama di bidang ekonomi bisa lebih detail. Pasalnya, kunjungan Raja Salman merupakan hal yang sangat strategis bagi negeri ini. Juga bisa meningkatkan hubungan diplomatik antarnegara, baik secara politik, ekonomi, agama, maupun budaya.

    "Kita tahu kan, sejak tahun lalu, Arab Saudi itu giat melakukan diversifikasi ekonomi. Itu untuk mengurangi ketergantungannya terhadap sektor migas."

    DIDIT HARIYADI

    Simak pula: Pelapor Penghina Baju Adat Jokowi Bertambah

    Video Terkait:


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.