Menteri Tjahjo Sindir Partai Politik yang Tak Solid

Reporter

Editor

Pruwanto

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Sistem multi-partai di Indonesia dianggap masih sebagai persoalan perpolitikan di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menganggap kepengurusan partai politik masih belum solid dalam proses pembangunan nasional. Para politikus dianggap kerap lupa sehingga membuat keputusan selalu disertai unsur politik.

Baca: Indonesia Baru Penuhi Sandang, Tjahjo:Papan dan Pangan Belum

"Kami hanya berharap semua (persoalan)nya cepat selesai," kata Tjahjo di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 28 Februari 2017. 

Tjahjo mencontohkan tiga negara yang dianggap memiliki partai politik solid, yakni: Amerika Serikat, Tiongkok, dan Singapura. Program pemerintah jangka panjang ketiga negara tersebut berjalan dari pusat sampai daerah berdasarkan sistem yang ada. Ini karena partai politik solid menjaga sistem pemerintahan. "Tapi kita ini masih proses."

Menurut dia, di Indonesia masih ada partai politik yang memiliki dua kepengurusan. Partai-partai itu masih sibuk dengan urusan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung. Hal ini sangat menggangu stabilitas nasional dan daerah.

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah serentak yang diikuti calon dari berbagai latar belakang, kata Tjahjo,  diharapkan tetap bisa menemukan jalan keluar dari persoalan ini. "Siapapun terpilih, dialah pemegang amanah kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kata Tjahjo, tengah merumuskan blueprint nasional untuk memasukkan dari daerah yang harus ditingkatkan. "Bappeda juga antara ada dan tiada. Karena sibuk sekali dengan rumusannya, akhirnya perencanaan tidak fokus yang mengalir ke daerah," ucap Tjahjo.

Menteri Dalam Negeri mengatakan, selama 71 tahun Indonesia merdeka, yang baru dituntaskan hanya persoalan isu sandang. Sedangkan isu besar pangan dan papan kini belum selesai. "Baru satu isu yang tuntas."

DIDIT HARIYADI






Koalisi Partai Politik, Apa Tujuan dan Pengaruhnya?

1 hari lalu

Koalisi Partai Politik, Apa Tujuan dan Pengaruhnya?

Pembentukan koalisi partai politik dilakukan dengan segala pertimbangan politis


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

2 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

4 hari lalu

Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

Anies Baswedan menyatakan sangat menghormati proses diskusi soal calon presiden 2024 yang sedang dilakukan partai politik.


Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

4 hari lalu

Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut partai politik sedang berproses menentukan calon presiden 2024.


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

6 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

6 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

7 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Anies Baswedan Bicara Siap Tarung Pilpres 2024, Belum Ada Panggilan Partai Politik

11 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Siap Tarung Pilpres 2024, Belum Ada Panggilan Partai Politik

Anies Baswedan mengaku belum ada partai politik yang memanggil atau mengusung untuk menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum 2024.


Soal Pilpres 2024, Anies Baswedan: Biarkan Partai Bentuk Koalisi

12 hari lalu

Soal Pilpres 2024, Anies Baswedan: Biarkan Partai Bentuk Koalisi

"Kalau ada yang mengusung, kami lihat. Kami tunggu nanti," kata Anies Baswedan ihwal kesiapannya maju di Pilpres 2024


KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

13 hari lalu

KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

KPK menilai peningkatan bantuan dana partai politik bisa mencegah terjadinya korupsi. Ongkos politik untuk menjadi kepala daerah di Indonesia, besar.