TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintahan Indonesia baru bisa menyelesaikan 1 dari 3 kebutuhan utama rakyat. Sejak merdeka pada 1945, Indonesia hanya sanggup mengatasi kebutuhan sandang penduduknya. "Baru selesai satu, sandang," kata Tjahjo saat membuka rapat koordinasi teknis pembangunan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 28 Februari 2017.
Menurut Tjahjo, sandang bisa terpenuhi karena cara mendapatkannya mudah dan banyak pilihan. Kebutuhan sandang dapat diperoleh secara murah, misalnya dengan membeli bekas atau pakaian baru tapi selundupan. Mengenai kebutuhan pangan dan papan, kata Tjahjo, faktanya saat ini pemerintah belum sanggup memenuhi seluruh lapisan masyarakat.
Baca:
Jusuf Kalla Mengatakan Kesenjangan Sudah Membahayakan
Kebutuhan papan dan pangan, Tjahjo mengatakan, secara umum masyarakat belum dapat memiliki karena harga yang tak terjangkau. "Tapi untuk perumahan, saya yakin masyarakat banyak yang belum mempunyai rumah," kata Tjahjo.
Agar kebutuhan utama masyarakat tercukupi, Tjahjo menganggap perlu program pemerintah pusat dan daerah yang selaras. Untuk mencapainya perlu kebijakan politik yang didukung rakyat. Tjahjo mencontohkan negara maju seperti Amerika Serikat, Cina, dan Singapura. Ketiga negara itu mampu menyelesaikan program pembangunan jangka panjang karena semua partai politik solid mulai dari tingkat pusat dan daerah.
Sedangkan di Indonesia, menurut Tjahjo, pemerintah masih menemukan adanya partai politik yang mempunyai kepengurusan ganda sehingga waktunya habis untuk bersengketa di pengadilan. "Kalau terus terjadi, akan menganggu stabilitas nasional dan daerah," kata Tjahjo.
Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas pada Selasa, 28 Februari 2017, menggelar rapat koordinasi teknis pembangunan dalam rangka penyelarasan kebijakan nasional dan daerah tahun 2018. Forum rapat ini, menurut Tjahjo, penting karena menyelaraskan program dan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan sangat penting agar infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi dapat tersambung.
ALI HIDAYAT
