TEMPO.CO, Palembang - Sidang tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian beserta staf dan rekanan proyek, kembali berlangsung, Rabu, 22 Februari 2017. Dalam sidang lanjutan yang dipimpin ketua majelis hakim Arifin ini semakin menarik. Saksi Wahyu Setiabudi, Bendahara Dinas Pendidikan Banyuasin mengungkapkan permainan uang di daerah itu. "Saya diminta untuk menyiapkan THR ke Kapolres dan Kejari beserta staf mereka," katanya.
Ia melanjutkan, menjelang hari raya idul fitri tahun lalu, ia menerimah perintah untuk mengirimkan tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 50 juta untuk Kapolres Banyuasin. Selanjutnya THR juga mengalir untuk Kejari setempat Rp 20 juta. Peruntukan tersebut ia sampaikan ketika bersaksi untuk atasannya mantan kepala diknas, Umar Usman.
Baca juga:
Sidang OTT Banyuasin, Saksi Sebut Rp 1 Miliar ...
Jaksa Tuntut 2 Tahun Penyuap Bupati Banyuasin Yan ...
Uang tersebut menurutnya disiapkan langsung oleh kepala dinas tanpa mengetahui sumbernya. Sedangkan sepengetahuannya, THR untuk Kapolres diantar langsung oleh Umar Usman sedangkan Sutaryo, salah seorang terdakwa bertugas mengantarkan THR untuk Kejari. Pemberian THR berlanjut untuk adik kandung Bupati Yan Anton, Ayik senilai Rp 50 juta. "Semuanya sudah diberikan kecuali untuk Ayik karena brankas kosong," katanya.
Majelis hakim yang diketuai Arifin dengan hakim anggota Paluko dan Haridi geram mendengar keterangan saksi. Majelis hakim menyebut pemberian THR dan kongkalikong proyek di Banyuasin sebagai permainan gelap. Menurutnya sebagai PNS hal itu tidak semestinya dilakukan karena negara telah menjamin kesejateraan dengan pemberian gaji 13 dan tunjangan lainnya. "Jangan diulangi perbuatan itu karena saudara saksi masih muda," kata Arifin.
Baca pula:
Pengusaha Penyuap Bupati Banyuasin Divonis 18 Bulan
Suap Bupati, KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Banyuasin
Sejauh ini baru satu pelaku telah divonis oleh pengadilan negeri Palemban. Zulfikar Muharrami, pemberi suap Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, divonis 18 bulan penjara, denda Rp 50 juta dan subsider 4 bulan kurungan dalam sidang di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis, 9 Februari 2017. Majelis hakim berkesimpulan pemilik CV Putra Pratama itu terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
PARLIZA HENDRAWAN
Simak:
Status WA Eks Pimpinan KPK, Bodoh Rakus: Negara Gagal
Ipar Jokowi & Suap Pajak (2), KPK: Tertutup Sih Enggak...
