Pilkada Banten, Wahidin-Andika Menangi Pemilihan Ulang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anak Ratu Atut, Andika Hazrumi, menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak di Banten. DARMA WIJAYA

    Anak Ratu Atut, Andika Hazrumi, menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak di Banten. DARMA WIJAYA

    TEMPO.CO, Tangerang - Pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy berhasil mengungguli pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief dalam pemungutan suara ulang (PSU) di 15 tempat pemungutan suara (TPS) Desa Babakan Asem Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, yang digelar pada Minggu, 19 Februari 2017.

    Ketua KPU Kabupaten Tangerang Ahmad Jamaludin mengatakan terjadi peningkatan antusiasme warga yang ikut memilih dalam PSU ini. Pelaksanaan berlangsung aman dan kondusif.

    "Ada peningkatan jumlah pemilih pada Minggu ini dibanding pilkada serentak 15 Februari lalu meskipun libur nasional," kata Jamaludin, Ahad, 19 Februari 2017.

    Baca: Ke Senayan City, Jokowi Beli Buku tentang Soekarno dan Hatta

    Pencoblosan ulang itu digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten terkait dengan pelanggaran yang terjadi karena kotak suara dibuka tanpa prosedur yang tepat.

    Jamaludn juga mengatakan pelaksanaan PSU ini dipantau langsung Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna dan Ketua KPU Juri Adriantoro.

    Baca juga: Pemungutan Suara Ulang DKI, Jumlah Pemilih Berkurang

    Pasangan Wahidin-Andika berhasil mengumpulkan 2.362 suara pada pemilihan ulang itu, sementara pasangan Rano-Embay hanya 1.965 suara. Selisihnya mencapai 397 suara.

    Sebagai perbandingan pada pilkada empat hari lalu, Wahidin-Andika di Desa Babakan Asem mendapat 2.054 suara. Sementara Rano-Embay saat itu 1.765 suara. Dengan kemenangan tersebut, sementara ini, Wahidin-Andika memimpin perhitungan real count KPU Banten.

    AYU CIPTA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.