Kasus Suap Pajak, KPK Belum Simpulkan Soal Peran Ipar Jokowi

Reporter

Arif Budi Sulistyo. Twitter.com

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan penyidiknya belum bisa menarik kesimpulan terkait dengan peran adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo, dalam dugaan suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, KPK belum mengambil langkah lebih lanjut terhadap Arif.

"Kami belum sampai ke sana, baru disebut nama itu, masih ada proses, tapi sejauh apa perannya belum detail," kata Saut di kantor KPK, Ahad, 19 Februari 2017.

Baca juga:
Terkait Suap Pejabat Pajak, Rumah Adik Ipar Jokowi Sepi
Suap Pejabat Pajak, KPK Buktikan Peran Adik Ipar Jokowi

Saut menuturkan lembaganya juga belum membahas lagi mengenai peran Arif dalam perkara itu. Namun, ia mengapresiasi komentar Presiden Joko Widodo terkait dengan adik iparnya yang mengambil peran dalam perkara ini. "Belum bahas itu, kalau sudah bahas nanti kita simpulkan, kalaupun ada komentar dari Istana itu bagus," kata dia.

Arif Budi Sulistyo menjabat Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera muncul dalam dakwaan Ramapanicker Rajamohan Nair, yang didakwa menyuap pejabat Ditjen Pajak Handang Soekarno untuk menyelesaikan masalah pajak perusahaannya, PT EK Prima Ekspor Indonesia. Ramapanicker diduga menjanjikan duit Rp 6 miliar, tapi baru dibayar Rp 1,9 miliar.

Baca pula:
KPK: Lakukan Proses Hukum, Tak Peduli Arif Adik Ipar Jokowi
Kasus Suap Pejabat Pajak, Begini Bunyi WA Adik Ipar Jokowi

Dalam dakwaan itu pun tak disebut pekerjaan dan identitas Arif. Namanya muncul dalam kronologi ketika Rajamohan meminta tolong dia untuk menyelesaikan masalah tax amnesty.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mempersilakan KPK untuk memproses adik iparnya jika memang terlibat. "Ya diproses hukum saja," ujar Presiden Joko Widodo saat ditanyai Tempo di Istana Kepresidenan, Kamis, 16 Februari 2017.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa, 14 Februari 2017, mengatakan, "KPK akan buktikan tiga hal. Pertama, Arif Budi Sulistyo diduga mitra bisnis terdakwa. Ia diduga mengenal pejabat-pejabat di DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Kami akan buktikan ini." 

Selama proses penyidikan, nama Arif tidak pernah dicantumkan dalam daftar pemeriksaan saksi yang dipanggil penyidik KPK. Namun, Febri mengatakan penyidik pernah memeriksa Arif pada pertengahan Januari lalu.

MAYA AYU PUSPITASARI 

Simak: Punya Pertanyaan untuk Presiden, Ikuti #JokowiMenjawab






Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

45 menit lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

1 jam lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

5 jam lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

11 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

17 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

17 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

18 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

18 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

19 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

19 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".