Pendiri Yayasan Keadilan: Duit GNPF-MUI dari 4.000 Donatur  

Reporter

Pendiri Yayasan Keadilan Untuk Semua Adnin Armas memberikan keterangan usai dirinya diperiksa di Bareskrim Polri atas dugaan tindak pencucian uang dirumahnya, 11 Februari 2017. TEMPO/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Depok - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengumpulkan dana Rp 3,8 miliar melalui Yayasan Keadilan Untuk Semua. Hal itu diungkapkan pendiri yayasan Adnin Armas.

Dana tersebut dikumpulkan GNPF-MUI untuk membantu aksi Bela Islam 4 November dan 2 Desember kemarin. Total ada lebih dari 4.000 donatur yang membantu untuk aksi Bela Islam tersebut.

Polisi menduga aliran dana yang dikumpulkan tersebut sebagai upaya GNPF-MUI untuk melakukan pencucian uang.

"Rekening yayasan memang digunakan untuk mengumpulkan bantuan dana. Tapi, yang mengelola dan menggunakan semuanya GNPF-MUI," ujar Adnin, Sabtu, 11 Februari 2017.

Baca:

Rumah Digeledah Kasus Duit GNPF MUI, Ustad Adnin: Anak Syok

GNPF-MUI Kelola Sumbangan Rp 3 Miliar, untuk Apa Saja?

Ia mengungkapkan penggalangan dana untuk aksi Bela Islam 411 dan 212 tersebut, diumumkan ke semua khalayak. Bahkan, pada pengumuman penggalangan dana tertulis jelas nama GNPF-MUI, dan Yayasan Keadilan Untuk Semua.

"Bahkan, bisa dilihat di media sosial. Penggalangan dana untuk membantu aksi Bela Islam," ujarnya.

Ia mengungkapkan GNPF-MUi merupakan wadah bagi gerakan umat Islam yang marah adanya penistaan agama. Namun, pada saat itu, GNPF MUI ingin menggalang dana untuk membantu umat Islam, yang ingin ikut aksi Bela Islam.

Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI menggeledah rumah pendiri Yayasan Keadilan Untuk Semua, Adnin Armas di Jalan Metro Duta Raya Blok CC1 nomor 6 RT3 RW23 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Sabtu, 11 Februari 2017.

Penggeledahan tersebut untuk menyelidiki dugaan pencucian uang yang dilakukan GNPF MUI, yang menyimpan dana melalui Yayasan Keadilan Untuk Semua.

Dari penggeledahan itu, polisi membawa dua buku tabungan BNI Syariah dan stempel Yayasan Keadilan Untuk Semua.

IMAM HAMDI

Baca:

Ketua GNPF MUI, Pencucian Uang, dan Dana Aksi Bela Islam
Senin, Ketua GNPF MUI Diperiksa soal Dugaan Pencucian Uang






Pemerintah Laos Pelajari Fasilitas Pengelolaan Tinja di Kota Depok

16 jam lalu

Pemerintah Laos Pelajari Fasilitas Pengelolaan Tinja di Kota Depok

Teknik pengelolaan limbah kotoran manusia atau tinja Kota Depok diapresiasi hingga dunia internasional.


Satpol PP Depok Datangi SDN Pondokcina 1 saat Ujian Berlangsung, PSI: Jangan Memperkeruh

1 hari lalu

Satpol PP Depok Datangi SDN Pondokcina 1 saat Ujian Berlangsung, PSI: Jangan Memperkeruh

Pemkot Depok bakal menggusur SDN Pondokcina 1 pada 9 Desember 2022. Bekas lahannya akan dipakai untuk membangun masjid


Siswa SDN Pondokcina 1 Sedang Ujian, Pemkot Depok Datang Bawa Satu Peleton Satpol PP

1 hari lalu

Siswa SDN Pondokcina 1 Sedang Ujian, Pemkot Depok Datang Bawa Satu Peleton Satpol PP

Pemkot Depok berkukuh ingin menggusur SDN Pondokcina 1 demi membangun masjid di Jalan Margonda


Pejabat Depok Lempar Bola Panas Kisruh SDN Pondokcina 1, Ultimatum Siswa yang Bertahan

2 hari lalu

Pejabat Depok Lempar Bola Panas Kisruh SDN Pondokcina 1, Ultimatum Siswa yang Bertahan

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Wijayanto melempar bola panas kisruh SDN Pondokcina 1 kepada orang tua.


Orang Tua Siswa SDN Pondokcina 1 Menolak Direlokasi di Dua Sekolah Terpisah, Pemkot Depok Jalan Terus

3 hari lalu

Orang Tua Siswa SDN Pondokcina 1 Menolak Direlokasi di Dua Sekolah Terpisah, Pemkot Depok Jalan Terus

Orang tua siswa SDN Pondokcina 1 Depok setuju direlokasi asal tidak dipisah di dua sekolah yang berbeda. Tenggat pengosongan 9 Desember 2022.


Revitalisasi Trotoar Jalan Margonda, Pemkot Depok Anggarkan Rp23,5 Miliar

4 hari lalu

Revitalisasi Trotoar Jalan Margonda, Pemkot Depok Anggarkan Rp23,5 Miliar

Revitalisasi trotoar di Jalan Margonda, Depok, merupakan penataan lanjutan segmen I dan penataan segmen III


Pemkot Depok Anggarkan Rp50 Miliar untuk Perbaikan Rumah Warga Tahun 2023

4 hari lalu

Pemkot Depok Anggarkan Rp50 Miliar untuk Perbaikan Rumah Warga Tahun 2023

Pemerintah Kota Depok menganggarkan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 2.211 unit pada tahun 2023 mendatang atau senilai kurang lebih Rp 50,8 miliar.


Calon Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Depok Marah karena Kalah, Ini Pengakuannya

6 hari lalu

Calon Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Depok Marah karena Kalah, Ini Pengakuannya

Calon gagal pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Bedahan, Kota Depok, akui sebar uang tunai Rp 22 juta


Cerita Relawan SDN Pondokcina 1, Pemerintah Kota Depok Ancam Usir Murid, Orang Tua & Guru

6 hari lalu

Cerita Relawan SDN Pondokcina 1, Pemerintah Kota Depok Ancam Usir Murid, Orang Tua & Guru

Pemerintah Kota Depok akan melakukan upaya paksa pemindahan SDN Pondokcina 1 pada tanggal 12 Desember 2022.


Kisruh SDN Pondokcina 1, PSI Depok Minta Ridwan Kamil Intervensi: Ini Darurat Pendidikan

9 hari lalu

Kisruh SDN Pondokcina 1, PSI Depok Minta Ridwan Kamil Intervensi: Ini Darurat Pendidikan

Kisruh relokasi SDN Pondokcina 1 masih belum selesai, Pemerintah Kota Depok masih tak bergeming dengan aksi penolakan orang tua dan bersikeras mengosongkan bangunan.