Standardisasi Khatib, Ini 4 Alasan Kompetensi Perlu Dibahas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin meresmikan peluncuran Al Quran terjemahan bahasa daerah dan Ensiklopedia pemuka agama nusantara di Gedung Kemenag Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Senin, 19 Desember 2016. Tempo/Dwi Herlambang (magang)

    Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin meresmikan peluncuran Al Quran terjemahan bahasa daerah dan Ensiklopedia pemuka agama nusantara di Gedung Kemenag Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Senin, 19 Desember 2016. Tempo/Dwi Herlambang (magang)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin merespons keresahan masyarakat tentang rencana sertifikasi pendakwah. Menurut dia, hal tersebut tidak terlepas dari persoalan politik pemilihan kepala daerah dan kondisi perekonomian dewasa ini.

    “Era globalisasi dan era digital juga mempengaruhi informasi berseliweran seperti air bah. Persoalan kemasyarakatan akan sangat dinamis karena dapat diakses dengan cepat,” katanya kepada Tempo di ruang seminar Perpustakaan IAIN Purwokerto, Jumat, 10 Februari 2017.

    Persoalan khatib yang melakukan khotbah dengan syiar kebencian, kata Lukman, sudah ada sejak jauh sebelum dia menjabat sebagai Menteri Agama.

    Maraknya hal tersebut, ada empat hal dari masyarakat yang diadukan kepadanya tentang khotbah yang meresahkan. Pertama, khotbah sering membahas persoalan khilafiah. Padahal, ujar Lukman, masjid merupakan tempat umum. “Orang NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan lain-lain kan bebas mau salat di mana saja. Ini permasalahan di internal umat Islam,” katanya.

    Kedua, khotbah kerap menyalahkan agama lain. Ini sering terjadi di masjid perkampungan. Ketiga, pilkada membuat khatib cenderung berpihak kepada salah satu calon dengan isi khotbah yang penuh kepentingan. Sedangkan keempat, khotbah yang sering mempersoalkan Pancasila sebagai thogut. “Kemenag sebagai representasi pemerintah tentunya ingin menempatkan agama pada posisi terhormat,” katanya.

    Baca: Standardisasi Khatib, Kiayi Lirboyo: Negara Sudah Terlalu Jauh

    Untuk menyikapi hal tersebut, Lukman mengaku sudah mengumpulkan perwakilan ormas Islam dan akademisi di bidang dakwah UIN. “Akhirnya muncul standardisasi dan sertifikasi. Pemerintah tidak memunculkan istilah itu karena implikasi akan berbeda. Sedangkan standardisasi begitu sangat akademik. Bahasa yang lebih mudah adalah membuat pedoman bersama,” katanya mengungkapkan.

    Pedoman tersebut, ujar Lukman, yang menentukan adalah ulama perwakilan ormas. Sedangkan peran Kemenag adalah memfasilitasi pertemuan. Hal tersebut dianggapnya penting untuk dilakukan, agar kesucian agama tidak terkotori dengan kepentingan tertentu. “Keberadaan rumah Tuhan harus dijaga dengan baik. Itu semangat pemerintah. Isinya apa itu domain ulama, bukan umaro,” ujarnya.

    BETHRIQ KINDY ARRAZY

    Simak juga: Biayai Sendiri ke Jakarta, Peserta Aksi 112 Mau Ketemu Ulama


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.