Bos FPI Diperiksa Kasus Munarman, Polisi: Bisa Ada Tersangka

Reporter

Munarman. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Shobri Lubis dijadwal menjalani pemeriksaan di Kepolisian Daerah Bali hari ini Jumat, 10 Februari 2017. Ia akan diperiksa dalam kasus dugaan menghina pecalang dengan tersangka Munarman, juru bicara FPI.

"ASL (Ahmad Shobri Lubis) dijadwalkan hari ini diperiksa sebagai saksi belum ada konfirmasi," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali Komisaris Besar Kenedy, Jumat, 10 Februari 2017.

Ahmad, kata Kenedy, akan ditanya seputar keberadaan website (FPI), dan bertanggung jawab sebagai pimpinan di situ (FPI). Tak hanya Ahmad Shobri Lubis, menurut Kenedy, pihaknya juga akan memeriksa saksi lain dari FPI, yaitu RE dan A.

Baca:

Munarman FPI Tersangka, Kejati Bali Siapkan 8 Jaksa
Polda Bali Bicara Soal Kemungkinan Tahan Munarman

"Mereka yang mengelola website (FPI) tidak hadir kemarin (Kamis, 9 Februari). Kami jadwalkan panggilan pekan depan," ujarnya. Ia menambahkan satu orang saksi (pengelola website) bernama Ahmad Hasan telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pekan lalu.

Selain dari FPI, Polda Bali juga telah memeriksa 26 saksi, termasuk saksi ahli dari sosiolog, hukum IT, hukum pidana, dan bahasa. Menurut Kenedy, tidak menutup kemungkinan dipastikan dalam kasus Munarman ini akan muncul tersangka baru. "Ya, pasti ada tersangka-tersangka lainnya nanti," tuturnya.

Munarman dilaporkan ke Polda Bali, Senin, 16 Januari 2017 oleh kelompok yang mengatasnamakan diri mereka Elemen Masyarakat Bali, sehubungan dengan ucapannya dalam video yang diunggah di YouTube berdurasi 1:24:19 pada 16 Juni 2016. Dalam video yang berjudul "Heboh FPI Sidak Kompas" itu, Munarman membuat tuduhan sepihak bahwa pecalang (petugas keamanan adat di Bali) melempari rumah penduduk dan melarang umat Islam salat Jumat.

Dalam video itu, Munarman berbicara tanpa memberikan bukti data yang valid. Juru bicara FPI itu diduga melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 a ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto pasal 55 dan atau pasal 156 KUHP ancaman di atas enam tahun.

BRAM SETIAWAN

Baca: Munarman FPI Diperiksa di Bali, Ormas Anti-FPI Demo






Permahi Anggap RKUHP Lebih Pro ke Pemerintah

5 hari lalu

Permahi Anggap RKUHP Lebih Pro ke Pemerintah

RKUHP dinilai masih ada pasal-pasal karet. DPN Permahi menganggap masih bertentangan dengan norma-norma dasar negara.


Polisi Selidiki Bocornya Surat Penetapan Tersangka Nikita Mirzani

18 hari lalu

Polisi Selidiki Bocornya Surat Penetapan Tersangka Nikita Mirzani

Wakapolres Serang Kota menyatakan hingga saat ini belum menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Kebocoran dokumen akan diselidiki.


Nikita Mirzani Mau Laporkan Polres Serang Kota ke Divisi Propam Polri

19 hari lalu

Nikita Mirzani Mau Laporkan Polres Serang Kota ke Divisi Propam Polri

Nikita Mirzani mempermasalahkan pengepungan rumahnya pada 16 Juni 2022 dan beredar surat yang diduga penetapannya sebagai tersangka di publik.


Nikita Mirzani Curiga Surat Penetapan Tersangka yang Beredar Palsu

19 hari lalu

Nikita Mirzani Curiga Surat Penetapan Tersangka yang Beredar Palsu

Nikita Mirzani menduga surat penetapannya sebagai tersangka yang beredar itu palsu meski ada tanda tangan polisi dan cap. Simak alasannya


Beredar Surat Penetapan Nikita Mirzani Sebagai Tersangka, ini Kata Pengacara

19 hari lalu

Beredar Surat Penetapan Nikita Mirzani Sebagai Tersangka, ini Kata Pengacara

Dalam surat itu Nikita Mirzani diduga melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.


Pasal Penghinaan ke Pemerintah di RKUHP Dinilai Sangat Berbahaya

19 hari lalu

Pasal Penghinaan ke Pemerintah di RKUHP Dinilai Sangat Berbahaya

Pasal penghinaan terhadap pemerintah yang sah diatur dalam Pasal 240 RKUHP. BEM FHUI menilai pasal ini sangat berbahaya.


Buntut Insiden Sharma, Petinggi India Diminta Hati-Hati Bicara Soal Agama

28 hari lalu

Buntut Insiden Sharma, Petinggi India Diminta Hati-Hati Bicara Soal Agama

Pejabat India diminta sangat berhati-hati ketika berbicara tentang agama di platform publik menyusul insiden Nupur Sharma yang dinilai menghina Islam


Top 3 Metro: Immanuel Ebenezer Tanggapi Vonis Munarman, Marshel Widianto Iba

8 April 2022

Top 3 Metro: Immanuel Ebenezer Tanggapi Vonis Munarman, Marshel Widianto Iba

Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer adalah saksi meringankan kasus terorisme Munarman.


PA 212: Majelis Hakim Tak Punya Bukti Kuat untuk Memvonis Munarman Teroris

7 April 2022

PA 212: Majelis Hakim Tak Punya Bukti Kuat untuk Memvonis Munarman Teroris

PA 212 mengatakan Majelis Hakim PN Jakarta Timur tak punya bukti kuat untuk membuktikan bahwa Munarman teroris.


Vonis 3 Tahun Munarman, Immanuel Ebenezer: Membuktikan Dia Bukan Teroris

7 April 2022

Vonis 3 Tahun Munarman, Immanuel Ebenezer: Membuktikan Dia Bukan Teroris

Immanuel Ebenezer mengapresiasi putusan hakim dalam kasus terorisme Munarman. Menurut dia, kasus ini lebih kental nuansa politiknya.