TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Relawan Projo Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Aris Widhartanto membenarkan telah diminta Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi untuk mencabut pengaduan terhadap budayawan Butet Kartaredjasa ke kepolisian DIY.
Permintaan DPP Projo itu disebut Budi Arie atas permintaan khusus Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Ya, berita (soal permintaan ke Projo DIY untuk mencabut laporan Butet ke polisi) memang benar," kata Aris Senin, 5 Februari 2024.
Butet dipolisikan relawan Jokowi karena aksinya saat membacakan pantun menyindir Jokowi dengan frasa binatang saat kampanye capres Ganjar Pranowo di Kulon Progo 28 Januari 2024 lalu.
Pelaporan itu tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/114/1/2024/SPKT Polda DIY tertanggal 30 Januari 2024. Laporan ditandatangani Ka Siaga II SPKT Polda DIY Kompol Sugiarta.
Baca Juga:
Dalam bukti pelaporan itu, disebutkan Butet dilaporkan melakukan tindak pidana penghinaan UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315.
Saat ditanya apakah Projo DIY akan mencabut laporan untuk Butet, Ari mengatakan belum mengetahuinya. "Belum tahu (apakah akan dicabut atau tidak)," kata Aris.
Aris mengatakan, pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan DPP Projo terkait permintaan pencabutan laporan Butet itu.
Apakah keberatan dengan permintaan pencabutan laporan itu, Aris menepisnya.
"Biasa saja," ujarnya. Aris juga menyatakan sampai saat ini belum berencane ke Polda DIY untuk mencabut laporan itu.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Projo Budi Arie meminta para relawan mencabut laporan terhadap seniman Butet Kartaredjasa. Budi mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Projo langsung mencabut pelaporan Butet di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Jangan bikin ramai di publik. Saya yang jadi sasaran omongan Pak Butet saja, tidak mengadukan ke polisi, kok. Apalagi, Pak Butet itu kan kawan kita sendiri," kata Budi Arie mengulangi penjelasan Presiden Jokowi pada Senin, 5 Februari 2024.
Butet dilaporkan ke polisi atas pantun sindirannya kepada Presiden Jokowi ke Polda DIY pada Selasa, 30 Januari 2024, sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315. Pelapor Butet itu antara lain relawan Pro Jokowi (Projo) DIY, Sedulur Jokowi, dan Jokowi Arus Bawah.
Pilihan Editor: Singgung Pentas Teater Butet, Ganjar Bilang Pemerintah Mesti Dikritik dan Waras
