TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan usulan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan aksi terorisme dalam koridor menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Pada prinsipnya keterlibatan TNI pada pemberantasan terorisme di luar ranah keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi pada ranah pertahanan dan keamanan negara," kata Agus Gumiwang Kartasasmita, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.
Menurut Agus Gumiwang, di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Prancis, pemberantasan aksi terorisme melibatkan militer yang terbukti bergerak cepat.
Baca: RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, keterlibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme merupakan kewenangan presiden, sehingga usulan melibatkan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme harus seizin presiden.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhtiya Rizaldi, mengatakan keterlibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme di ranah yang titiknya dikoordinasikan dengan TNI, misalnya di Aceh, Papua, Maluku, dan Sulawesi Tengah, yang rawan dengan kelompok separatis bersenjata.
Boby menambahkan, Fraksi Partai Golkar pada revisi UU Terorisme juga mendukung penguatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme fasilitas dan infrastrukturnya.
"BNPT hendaknya diatur dalam pasal tersendiri dalam RUU Terorisme," katanya.
ANTARA
Simak juga: Alasan SBY Sering Curhat di Twitter Menurut Jimly
