Panglima TNI-Menhan Tak Sinkron, Wiranto: Saya Tertibkan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Wiranto usai kegiatan Coffee Morning bersama awak media dan tokoh masyarakat di Ruang Nakula Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Menkopolhukam Wiranto usai kegiatan Coffee Morning bersama awak media dan tokoh masyarakat di Ruang Nakula Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai isu silang pendapat antara Panglima TNI Jenderal Gator Nurmantyo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu sebagai perbedaan orientasi pengadaan alutsista. Dia beranggapan kedua pihak tersebut sebenarnya tak berbeda pendapat.

    "Dan kalau masih ada perbedaan, itu tanggung jawab saya sebagai menteri koordinator untuk nanti saya akan tertibkan kembali," kata Wiranto di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Februari 2017.

    Baca juga: Panglima TNI dan Menhan Tak Sinkron, Wiranto Turun Tangan

    Soal pembelian alutsista, kata Wiranto, pemerintah berorientasi pada dinamika ancaman yang terus berubah. Dari segi waktu, perubahan ancaman dan proses pengadaan alutsista itu menurut dia tak pernah sejalan. 

    "Tatkala kita sudah merencanakan pembelian suatu alutsista yang bisa melawan ancaman, ancamannya berubah. Ini belum sempat terbeli, maka tentu pendapat bisa berubah," kata dia.

    Gatot sebelumnya mengeluh di depan anggota Komisi Pertahanan DPR bahwa kewenangannya terbatas dalam mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran di TNI. Keterbatasan itu lantaran munculnya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015, terutama pada Bab II.

    Gatot merasa peraturan itu menyulitkannya mengawasi anggaran di masing-masing matra TNI, baik Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) maupun Angkatan Udara (AU).

    Gatot mengaku kecolongan, salah satunya saat pembelian helikopter Augusta Westland AW 101 oleh Angkatan Udara. Pengadaan helikopter itu pun ramai diberitakan, bahkan diketahi belum mendapat persetujuan presiden.

    Terkait keluhan Panglima TNI, Menhan Ryamizard mengatakan Permen yang dikeluarkannya sudah memenuhi semua kepentingan, dan jelas mencantumkan pemenang hak perencanaan anggaran. "Sudah saya sampaikan, jangan diungkit-ungkit lagi," ujar Ryamizard.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.