Kapolri Tito Karnavian Mutasi Sejumlah Perwira Polisi

Reporter


TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian memutasi sejumlah perwira tinggi dan menengah di lingkungan Kepolisian. Selain itu, Tito juga mengukuhkan kelembagaan Reskrim Siber.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul membenarkan adanya telegram Kapolri terkait mutasi tersebut. "Terkait dnegan adanya telegram mutasi bagi sejumlah perwira tinggi maupun menengah, ini bagian dari kebutuhan dan penyegaran bagi suatu organisasi unit kerja," kata Martinus melalui pesan singkatnya, Sabtu, 4 Februari 2017.

Dalam surat telegram bernomor ST/261/II/2017 tertanggal 3 Februari 2017, sejumlah perwira tinggi (pati) yang dimutasi, di antaranya Komisaris Jenderal Poliri Moechgiyarto dikukuhkan sebagai Kalemdiklat (Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan) Polri. Moechgiyarto akan didampingi oleh Inspektur Jenderal Polisi I Ketut Untung Yoga Ana yang diangkat sebagai Wakalemdiklat Polri. Untung Yoga sebelumnya menjabat sebagai Kadivhubinter (Kepala Divisi Hubungan Internasional) Polri.

Selanjutnya, posisi yang ditinggalkan Untung Yoga akan diisi oleh Inspektur Jendera Saiful Maltha yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Kamneg (Keamanan Negara) Baintelkam (Badan Intelijen Keamanan ) Polri.

Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Sutedjo yang sebelumnya menjabat Assarpras Kapolri (Asisten Kapolri Sarana dan Prasarana) dikukuhkan sebagai Aslog (Asisten Logistik) Kapolri, Inspektur Jenderal Polisi Prasta Wahyu Hidayat yang sebelumnya menjabat Kadiv (Kepala Divisi) TI Polri ditunjuk sebagai Kadiv TIK Polri.

Selain itu Wakakorlantas (Wakil Kepala Korps Lalu Lintas) Brigadir Jenderal Polisi Indrajit diangkat sebagai Wakapolda (Wakil Kepala Kepolisian Daerah) Jawa Tengah. Posisi baru Indrajit menggantikan Brigadir Jenderal Polisi Firli yang diangkat sebagai Kepala Polda NTB.

Dalam surat telegram tersebut, juga ditunjuk perwira menengah untuk memimpin unit kerja yang baru dibentuk yakni Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri.

Komisaris Besar Polisi M. Fadil Imran yang sebelumnya menjabat Wadirtipideksus (Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus) Bareskrim Polri ditunjuk sebagai Dirtipidsiber Bareskrim Polri. Sementara posisi yang ditinggalkan Fadil akan diisi oleh Komisaris Besar Polisi Dul Alim yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.

"Ada unit kerja baru yang sudah disetujui Bapak Presiden yang sebelumnya sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Menpan RB yakni Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Dirtipidsiber memiliki tugas dan tanggung jawab menegakkan hukum terkait kejahatan siber," ujar Martinus.

ANTARA






Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

1 jam lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

1 jam lalu

Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

Bareskrim Mabes Polri sedang menyidik empat perkara robot trading yang merugikan korban hingga Rp 25 Miliar.


Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

4 jam lalu

Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe. Siapa dia dengan pangkat terakhir Komjen Polisi ini?


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

7 jam lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

8 jam lalu

Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

Pemerhati hukum mendesak kasus obstruction of justice dalam kasus Brigadir J agar cepat dituntaskan


Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

10 jam lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

AKBP Raindra Ramadhan Syah dikenakan sanksi demosi selama empat tahun karena melanggar etik penanganan kasus Ferdy Sambo.


Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

13 jam lalu

Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

Polri sedang menyusun perangkat pimpinan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding untuk empat pelanggar yang memori bandingnya telah diterima


Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

18 jam lalu

Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai banding Ferdy Sambo ditolak bisa kembalikan citra Polri yang anjlok


Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

1 hari lalu

Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

Korlantas Polri berencana untuk menerbitkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam bentuk elektronik atau digital.


Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

1 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

Pimpinan sidang KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama tiga tahun terhadap Ipda Arsyad Daiva Gunawan,