Tito Karnavian Bicara Fenomena Demokrasi Liberal Indonesia  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Kapolri Jenderal Tito Karnavian diangkat oleh para anggota polisi setelah memberi apresiasi kepada para anggota Polda Metro Jaya beserta jajarannya atas keberhasilan mengungkap kasus perampokan sadis di Pulomas, Jakarta Timur, di Gedung Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya, 18 Januari 2017. TEMPO/Ilham Fikri.

TEMPO.COJakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan saat ini muncul fenomena demokratisasi di Indonesia. Kemunculan itu tampak dengan adanya kebebasan organisasi kemasyarakatan dan media massa yang cenderung liberal. “Cirinya menguatnya peran warga negara yang lebih dominan (bebas mengkritik pemerintah),” kata Tito di Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Jumat, 27 Januari 2017.

Tito menjelaskan, sudah ada contoh yang mencerminkan demokrasi liberal. Di antaranya tidak dibolehkannya pembreidelan media hingga melarang kriminalisasi media yang tercantum pada Undang-Undang Pers. Untuk ormas, tecermin pada perilaku yang diduga intoleran.

Menurut Tito, fenomena demokratisasi sangat berpengaruh pada penegakan hukum. Misalnya, hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dianggap mengandung pasal karet. Peraturan yang mengurusi kasus penodaan agama juga dinilai memiliki pasal karet. "Demokrasi liberal menjadi tantangan penegakan hukum di Indonesia,” katanya.

Efektivitas penegakan hukum, kata dia, seharusnya tidak hanya dilihat dari perkembangan kondisi masyarakat. Tapi juga peningkatan kualitas penegak hukum yang lebih profesional, sarana prasarana memadai, dan budaya masyarakat yang mendukung penegakan hukum itu.

Tito menyebut Singapura, yang dinilai memiliki jaminan keamanan. Menurut dia, penegakan hukum tidak terlepas dari budaya masyarakat yang taat hukum. Apabila Indonesia memiliki banyak masyarakat kelas menengah, penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Secara ekonomi masyarakat sudah terpenuhi hak-haknya sehingga tingkat kriminalitas berkurang.

Tito mengaku mempunyai cara untuk tetap menjamin tegaknya hukum, yaitu mengharmoniskan kebebasan dengan keamanan nasional. Apabila pemerintah memberikan kebebasan penuh bagi sipil, keamanan nasional terancam. Sebaliknya, apabila mengencangkan keamanan nasional, kebebasan akan terbatasi. “Cara menjalankannya harus dinamis sesuai tantangan,” ujarnya.

DANANG FIRMANTO






Tsai Ing-wen Bertelepon dengan Presiden Republik Cek

2 jam lalu

Tsai Ing-wen Bertelepon dengan Presiden Republik Cek

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen bertelepon dengan Presiden Republik Cek terpilih Petr Pavel selama 15 menit.


Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

5 jam lalu

Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) sudah berada di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk selanjutnya dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

4 hari lalu

Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

ICW menyarankan kepada Tito Karnavian agar melihat data KPK. Sejak 2004 hingga 2022, setidaknya ada 178 kepala daerah diproses hukum kasus korupsi.


Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

4 hari lalu

Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

Johanis mengatakan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi meski tanpa permintaan dari lembaga lain.


Pengamat : Jika Jokowi Setuju Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, Demokrasi dalam Bahaya

12 hari lalu

Pengamat : Jika Jokowi Setuju Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, Demokrasi dalam Bahaya

Analis Sosial Politik Ubedilah Badrun mengatakan demokrasi dalam bahaya jika Presiden Jokowi setuju masa jabatan kepala desa 9 tahun.


Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Ahli Sebut Merusak Demokrasi

12 hari lalu

Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Ahli Sebut Merusak Demokrasi

Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai perpanjangan jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, merusak demokrasi.


Mendagri Soroti Alokasi Anggaran Belanja Perumahan dan Trantibumlinmas DKI Jakarta

19 hari lalu

Mendagri Soroti Alokasi Anggaran Belanja Perumahan dan Trantibumlinmas DKI Jakarta

Mendagri menyoroti alokasi anggaran untuk belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.


Evaluasi Rancangan Perda APBD DKI 2023, Tito Karnavian Soroti Arah Kebijakan Heru Budi

23 hari lalu

Evaluasi Rancangan Perda APBD DKI 2023, Tito Karnavian Soroti Arah Kebijakan Heru Budi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti soal arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (RPDP) DKI Jakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional 2023.


Kemendagri Soroti Target Pendapatan Pajak Daerah Dan Target Pendapatan Retribusi DKI Jakarta

25 hari lalu

Kemendagri Soroti Target Pendapatan Pajak Daerah Dan Target Pendapatan Retribusi DKI Jakarta

Kemendagri mengingatkan DKI harus memerhatikan pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi.


Singgung KUHP dan Isu Penundaan Pemilu, PKS Sebut Demokrasi Indonesia Mulai Keluar dari Relnya

31 hari lalu

Singgung KUHP dan Isu Penundaan Pemilu, PKS Sebut Demokrasi Indonesia Mulai Keluar dari Relnya

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan sepanjang tahun 2022, tanda-tanda demokrasi Indonesia keluar dari relnya makin menguat