Ditangkap KPK, PAN Anggap Patrialis Bukan Kadernya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota hakim MK Patrialis Akbar, menutup wajahnya seusai kalah dalam pemilihan Wakil Ketua MK, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 12 Januari 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Anggota hakim MK Patrialis Akbar, menutup wajahnya seusai kalah dalam pemilihan Wakil Ketua MK, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 12 Januari 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengatakan Patrialis Akbar sudah bukan kader PAN semenjak menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. "Sejam menjadi hakim MK kan tidak boleh berpartai," kata Eddy saat dihubungi, Kamis, 26 Januari 2017. 

    Patrialis terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Eddy, pihak PAN masih menunggu kejelasan dari informasi itu. "Kami juga masih cari konfirmasi," ucap Eddy. 

    Baca:
    KPK Tangkap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar

    KPK menangkap hakim Patrialis Akbar pada Rabu malam, 25 Januari 2017. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Patrialis ditangkap di sebuah tempat di Ibu Kota. "Benar, ada OTT yang dilakukan KPK di Jakarta," kata Agus melalui pesan pendek, Kamis, 26 Januari 2017.

    Menurut Agus, selain Patrialis ada sejumlah kolega mantan anggota DPR dua periode, 1999-2004 dan 2004-2009, itu ditangkap. Agus menjelaskan, penangkapan Patrialis terkait dengan perkara di peradilan. Patrialis menjabat sebagai hakim MK sejak 13 Agustus 2013. 

    Selain menjadi politikus DPR, Patrialis pernah diangkat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009-2011. "Beliau merupakan perwakilan PAN di kabinet saat itu," tutur Eddy. 

    AHMAD FAIZ | LINDA TRIANITA | HUSSEIN ABRI | MAYA AYU PUSPITASARI

    Simak juga:

    KPK Tangkap Bupati Buton di Bandara Soekarno-Hatta
    Dua Kali Mangkir, Bupati Buton Ditangkap KPK di Cengkareng
    BNN Temukan Narkoba di Dalam Rokok Elektrik


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.