Menaker: Tak Perlu Khawatir Tenaga Kerja Asing Asal Cina

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah tenaga kerja asing didata oleh Direktorat Reskrim Umum Polda di Kalimantan barat. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

    Sejumlah tenaga kerja asing didata oleh Direktorat Reskrim Umum Polda di Kalimantan barat. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan isu terkait arus tenaga kerja asing (TKA) asal Cina yang masuk ke Indonesia tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat.

    "Memang tidak perlu panik dan khawatir berlebihan, percayalah pada pemerintah yang memiliki skema pengendalian yang baik," kata Hanif dalam acara diskusi "SARA, Radikalisme, dan Prospek Ekonomi Indonesia 2017" di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin, 23 Januari 2017.

    Baca juga: DPR: Pemerintah Daerah Diminta Awasi Tenaga Kerja Asing

    Menurut Hanif, skema pengendalian tersebut salah satunya melalui persyaratan menyangkut ketenagakerjaan asing yang diterapkan secara lengkap, misalnya terkait jabatan yang diduduki, pendidikan, dan kompetensi.

    "TKA, baik yang legal maupun ilegal, dari segi angka terkontrol, dan tentu saja seluruh investasi maupun pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah diperuntukkan bagi rakyat," ucap Hanif.

    Simak pula: Ribut Tenaga Asing, Yasonna: Jangan Ada Istilah Diserbu

    Menurut Hanif, jumlah tenaga kerja asing legal pada 2011 mencapai 77 ribu orang dan pada November 2016 tercatat sekitar 74 ribu orang.

    Dia mengatakan isu TKA Cina muncul karena bersinggungan dengan persoalan SARA yang kemudian diolah secara hiperbolis.

    "Isu semacam ini jangan sampai dijadikan 'kompor' oleh sekelompok massa yang belum dapat melakukan mobilitas vertikal," ucap Hanif.

    Lihat juga: Ahok Tertawa: 10 Juta Orang Cina Mau ke Mana? Bersihin Got?

    Menaker mengatakan bahwa penyebab kemunculan isu terkait radikalisme dan SARA adalah ketimpangan dan kemiskinan, namun faktor tersebut bukanlah penentu tunggal.

    "Ketimpangan dan kemiskinan ini bukan faktor determinan, karena secara statistik di periode sebelumnya angka pengangguran lebih tinggi tetapi (isu SARA) tidak seberisik sekarang," ujar dia.

    Hanif berpendapat pengarusutamaan pemikiran keagamaan yang toleran menjadi penting untuk mengatasi politisasi isu radikalisme dan SARA, sekaligus pula mendorong peran dan komitmen kelompok moderat yang selama ini menjadi "silent majority".

    ANTARA

    Baca juga:
    Ini Daftar Lengkap Perusahaan Donald Trump di Indonesia
    TNI Perkuat 2 Kodam Baru di Sulawesi Utara dan Papua Barat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...