Sylviana Murni Diperiksa Bareskrim, Datang Lebih Cepat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Sylviana Murni usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menyampaikan rencananya untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, 23 September 2016. TEMPO/Larissa

    Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Sylviana Murni usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menyampaikan rencananya untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, 23 September 2016. TEMPO/Larissa

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Polri, Jumat, 20 Januari 2017. Dia datang ke kantor Direktorat Tindak Pidana Korupsi di gedung Ombudsman lantai 2, Kuningan, Jakarta Selatan, sebelum pukul 08.00 WIB, padahal undangan pemeriksaannya pukul 09.00 WIB.

    Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Korupsi Komisaris Besar Ade Deriyan mengatakan pihaknya hanya memeriksa satu orang hari ini. “Sylviana saja,” kata dia melalui pesan pendek.

    Baca juga:
    Sylviana Murni Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Dana
    Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid, Sylviana Murni ...

    Sylviana dimintai keterangan seputar penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2014 dan 2015.

    Sylviana diminta memberi keterangan karena dia pernah menjabat Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta sekaligus Ketua Kwarda Pramuka DKI Jakarta.

    Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, sebelum Sylviana, ada 20 orang yang diperiksa. Namun dia enggan merinci nama-nama orang tersebut. “Mereka yang terkait peristiwa,” ujarnya.

    Menurut Martinus, Kwarda Pramuka DKI Jakarta menerima dana bansos Pemprov DKI Jakarta Rp 6,8 miliar pada tahun anggaran 2014. Begitu pula pada tahun anggaran 2015, Kwarda menerima Rp 6,8 miliar. Pertanggungjawaban dana inilah yang diselidiki polisi. Menurut Martin, penyelidikan kasus ini karena ada aduan masyarakat yang masuk.

    REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.