Pasal Penistaan Agama Dianggap Sudah Tidak Relevan  

Reporter

Ilustrasi. TEMPO/ Ali Said

TEMPO.COJakarta - Gerakan Antropolog untuk Indonesia menilai aturan mengenai penistaan agama sudah tidak relevan. Praktisi antropologi, Yando Zakaria, mengatakan pasal dan undang-undang yang mengatur penistaan agama lebih banyak disalahgunakan. "Dari perspektif antropologi sangat relatif dan bisa berbahaya ketika dipolitisasi," kata Yando di kantor Presiden, Jakarta, Senin, 16 Januari 2017. 

Dalam pandangan Yando, pasal penistaan agama cenderung dipakai untuk menghakimi keyakinan pemeluk agama tertentu. Padahal keyakinan merupakan persoalan keimanan setiap pemeluk agama. Karena itu, kata dia, negara tidak bisa memberikan label penistaan agama. "Dari segi keimanan, tidak ada yang salah. Tapi, dari segi sosial-politik, itu problem," ujarnya. 

Baca juga:
Bertemu Jokowi, Antropolog: Indonesia Darurat Kebhinnekaan

Sebelumnya, 12 antropolog dari berbagai lembaga dan perguruan tinggi bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, berbagai persoalan dibahas, khususnya mengenai aksi intoleransi yang akhir-akhir ini terjadi. Beberapa antropolog yang hadir ialah Amri Marzali dari Universitas Indonesia, P.M. Laksono dari Universitas Gadjah Mada, dan ahli antropologi ekonomi Kartini Sjahrir Pandjaitan. 

Yando menambahkan, karena dianggap pasal karet, pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali terhadap pasal dan undang-undang yang mengatur penistaan agama. "Pasal penistaan agama adalah pasal yang sangat liar dan bisa digunakan oleh siapa saja dalam konteks agama," tuturnya.

Baca pula:
Penistaan Agama, Pengacara Ahok: Sikap MUI Itu Setting-an

Ada dua aturan yang biasa dipakai dalam kasus penistaan agama. Pertama ialah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Kedua adalah Pasal 156a dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, termasuk pihak yang tersandung kasus penistaan agama. Ia dijerat jaksa dengan Pasal 156a KUHP karena dianggap melecehkan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51. 

Lebih lanjut, Yando menyebutkan, di banyak negara demokrasi, undang-undang atau aturan mengenai penistaan agama sudah dicabut. Indonesia, menurut dia, hanya sebagian kecil dari negara yang masih menerapkan aturan itu. Nantinya, kata Yando, pasal penistaan agama bisa digantikan pasal yang terkait dengan pidana lain, seperti pasal tentang perusakan atau kekerasan. 

ADITYA BUDIMAN

Simak:
Ganjar: Banyak Pejabat Jawa Tengah Belum Deklarasikan Harta







Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

6 jam lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


Ketua Umum PSSI Diminta Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan, Ini Profil Mochamad Iriawan

1 hari lalu

Ketua Umum PSSI Diminta Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan, Ini Profil Mochamad Iriawan

Buntut insiden tragedi Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 125 orang itu antara lain tuntutan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mundur.


Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

4 hari lalu

Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

Warga kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota menagih janji Anies Baswedan yang mau mencabut Pergub Penggusuran


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

4 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Berkas Sudah Tahap II, Roy Suryo Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

5 hari lalu

Berkas Sudah Tahap II, Roy Suryo Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

Roy Suryo ditahan 20 hari di Rutan Salemba setelah berkasnya selesai tahap II.


Berkas Kasus Roy Suryo Sudah P21, Hari Ini Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Ke Kejaksaan

5 hari lalu

Berkas Kasus Roy Suryo Sudah P21, Hari Ini Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Ke Kejaksaan

Kejaksaan Tinggi Jakarta menyatakan berkas kasus Roy Suryo sudah P21 atau lengkap. Hari ini tersangka dan barang bukti diserahkan ke Kejaksaan.


Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

7 hari lalu

Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai membatasi pengendara motor lewat Jalan Sudirman-Thamrin tidak adil


Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

8 hari lalu

Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

Pantai Maju Jakarta di pulau reklamasi Ahok yang diubah Anies, prostitusi yang dilarang di Jakarta , dan kenangan BJ Habibie masuk Top 3 Metro.


Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

9 hari lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.


Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

9 hari lalu

Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

NSN mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai 30,3 persen.