TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah antropolog menilai Indonesia tengah menghadapi darurat kebinekaan. Antropolog Yando Zakaria mengatakan belakangan ini persoalan intoleransi cenderung meningkat dari waktu ke waktu. "Sebulan lalu kami sudah serukan darurat kebhinnekaan," kata Yando di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 16 Januari 2017.
Menurut Yando, persoalan kebhinnekaan yang terjadi akhir-akhir ini tidak lepas dari belum berfungsinya institusi sosial dalam merawat keberagaman. Di sisi lain, ada gerakan kelompok yang berani memaksakan sikap atau pandangan tertentu. "Pandangan ini ingin dijadikan dominan di negara ini. Ini yang kami risaukan," ujar penggagas Gerakan Antropolog untuk Indonesia itu.
Baca:
FPI Demo Besok, Tuntut Kapolda Jawa Barat Dicopot
Sebanyak 12 antropolog dari berbagai lembaga dan perguruan tinggi bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu berbagai persoalan dibahas. Beberapa antropolog yang hadir ialah Amri Marzali dari Universitas Indonesia, PM. Laksono dari Universitas Gadjah Mada, dan ekonom Kartini Sjahrir Pandjaitan.
Lantaran luasnya persoalan kebhinnekaan yang dihadapi Indonesia, Yando meminta agar Presiden Jokowi fokus pada tiga bidang yaitu pendidikan, ekonomi, dan hukum. Mengenai pendidikan, pemerintah didesak agar tidak membuka ruang sektarian.
Sedangkan di sektor ekonomi, Presiden diharapkan bisa memperkecil kesenjangan dan ketidakadilan. "Mesti ada pemerataan sumber daya alam," kata Yando. Sedangkan di bidang hukum, aparat diminta tegas menyelesaikan persoalan intoleransi. "Jangan ragu bertindak."
Menanggapi permintaan para antropolog, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan pemerintah sudah berupaya meredam intoleransi. Di bidang pendidikan misalnya, dalam waktu dekat pemerintah akan membentuk unit kerja presiden yang terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila. "Unit kerja baru ini akan produksi materi gagasan di sekolah."
ADITYA BUDIMAN
