Hidayat Nur Wahid Minta Taiwan Lindungi TKI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hidayat Nur Wahid Kecam Sikap Militer Mesir

    Hidayat Nur Wahid Kecam Sikap Militer Mesir

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah Taiwan memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) di sana. Pasalnya, saat ini, masih banyak kasus pelanggaran dan perlakuan yang kurang manusiawi terhadap pekerja Indonesia, khususnya yang bekerja di sektor perikanan. 

    Hal itu disampaikan Hidayat ketika menerima kunjungan Kepala Taipei Economic and Trade Office (TETO) John C. Chen di kantornya, Senin, 9 Januari 2017. Menanggapi permintaan Hidayat itu, Chen berjanji segera menindaklanjuti kasus itu dan menyampaikan pesan kepada pemerintah Taiwan. 

    Baca juga:
    Taiwan Buka Lagi Kasus ABK Supriyanto, Ini Reaksi Pemerintah
    Pembunuhan ABK Indonesia Supriyanto Akan Diselidiki Ulang

    Hidayat pun menyampaikan penghargaan atas kerja sama serta hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Taiwan yang telah berjalan baik selama ini. “Taiwan dan Indonesia banyak melakukan kerja sama dalam bidang perdagangan, pertanian, juga pendidikan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 11 Januari 2017.

    Menurut Hidayat, di bidang pendidikan, pemerintah Taiwan banyak memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia, baik di jenjang sarjana maupun pascasarjana.

    Sementara itu, John Chen menuturkan kebijakan baru pemerintah Taiwan dalam politik luar negeri adalah memperluas hubungan dengan negara-negara besar, seperti Indonesia.

    Hubungan yang dibangun kata dia, bukan hanya di bidang ekonomi, tapi juga dalam hal sosial-budaya. Hubungan Indonesia dengan Taiwan juga sudah berlangsung sejak lama, di antaranya dengan banyaknya orang Taiwan yang menikah dengan orang Indonesia. “Bagi Taiwan, Indonesia merupakan negara penting, karena terdapat 300 ribu TKI yang bekerja di Taiwan.”

    GHOIDA RAHMAH



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.