LP Makassar Suplai Cabai sampai Kalimantan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pedagang cabai. TEMPO/Tony Hartawan

    Pedagang cabai. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.COMakassar - Setelah diresmikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly Makassar pada 1 Oktober 2016, kebun cabai seluas 1 hektare di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I terus berkembang. Bahkan kebun ini mampu menyuplai cabai hingga ke Kalimantan dalam sebulan.

    "Kebun cabai ini mampu menghasilkan 1 ton cabai, itu sekali panen," kata Kepala Seksi Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Saiful Bahri, Senin, 9 Januari 2017.

    Baca juga:
    Gejolak Liar Harga Cabai, Presiden: Naik karena Musim Buruk

    Saiful menjelaskan, awalnya kebun cabai ini hanya sebagai peningkatan kemandirian narapidana dan warga binaan pemasyarakatan. Namun, Saiful melanjutkan, karena hasilnya melimpah, banyak konsumen berdatangan. "Kalau selesai panen, pembeli yang langsung datang ke sini," ujarnya.

    Menurut dia, harganya juga terbilang murah, hanya berkisar Rp 15-20 ribu per kilogram. "Tapi sekarang naik menjadi Rp 30 ribu akibat cuaca buruk," tuturnya. "Bahkan sempat gagal panen, ada yang berulat dan mengering."

    Ia juga mengungkapkan kebun cabai seluas 1 hektare ini dikelola 20 orang. Sebanyak 12 orang khusus memetik dan delapan orang dilatih khusus untuk meningkatkan keahlian dalam bercocok tanam.

    "Semua ini warga binaan. Kita juga kekurangan tenaga karena hanya sedikit yang memiliki ahli. Itulah kenapa cabai pernah mengalami kerusakan," kata Saiful.

    Saiful berharap para warga binaan bisa mengembangkan bakat mereka sehingga mandiri jika dikembalikan ke masyarakat nanti. Saat ini harga cabai memang melonjak tinggi di sejumlah daerah. Bahkan harga pasaran mencapai Rp 150-200 ribu per kilogram.

    DIDIT HARIYADI

    Simak:
    Kapolri Tito Musnahkan 1.400 Senjata Api Rakitan
    Baru Selesai, Jalan Lingkar Parigi Rusak


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.