Bencana Lingkungan Hidup di Jawa Barat Meningkat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Alat berat membersihkan material longsor dan rumah yang menutupi jalan nasional Sumedang Cirebon di Desa Ciherang, Sumedang, Jawa Barat, 21 September 2016. Dalam bencana longsor tersebut, dikabarkan telah memakan korban jiwa sebanyak 3 orang. TEMPO/Prima Mulia

    Alat berat membersihkan material longsor dan rumah yang menutupi jalan nasional Sumedang Cirebon di Desa Ciherang, Sumedang, Jawa Barat, 21 September 2016. Dalam bencana longsor tersebut, dikabarkan telah memakan korban jiwa sebanyak 3 orang. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung - Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat mencatat peningkatan bencana lingkungan hidup di Jawa Barat. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan mengatakan jumlah kejadian bencana lingkungan pada 2016 tercatat 656 kali. Angka kejadian itu lebih tinggi dari bencana 2015 yang berjumlah 525 kali kejadian.

    Tahun 2016 adalah tahun basah dan bercuaca ekstrem. Kondisi itu mempengaruhi bencana lingkungan yang terjadi selama 2016. Hampir 600 dari 5.962 desa di Jawa Barat mengalami bencana lingkungan berupa longsor, gerakan tanah, banjir, banjir bandang, serta angin puting beliung.

    “Jumlah kejadian bencana terbanyak terjadi di Sukabumi, Garut, Bandung Barat, dan Kabupaten Bogor,” kata Dadan, Jumat, 30 Desember 2016.

    Walhi Jawa Barat pun mencatat jumlah korban jiwa sepanjang 2016 akibat bencana lingkungan sebanyak 123 orang. Pada 2015, bencana lingkungan menyebabkan korban meninggal 101 orang.

    Pada kasus banjir misalnya, kejadian di Bekasi menewaskan 2 orang. Banjar bandang di hulu Sungai Cimanuk, Kabupaten Garut, menewaskan 43 orang, dan banjir bandang di Sungai Cipunagara, Subang, merenggut nyawa 6 orang.

    Bencana lingkungan selama 2016 juga menyebabkan 8.500 unit rumah rusak. Walhi memperkirakan kerugian finansial akibat bencana lingkungan hidup itu mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

    Salah satu penyebab terjadinya bencana lingkungan hidup tersebut menurut Dadan, yakni perizinan pembangunan yang mengabaikan tata ruang dan lingkungan hidup. Pembiaran pembangunan properti yang mengabaikan dan melanggar perizinan lingkungan hidup itu ditemukan di kawasan perkotaan dan wilayah perbukitan atau pegunungan yang memiliki fungsi resapan air seperti di kawasan Bandung Utara, Bogor, Puncak, Cianjur, dan Bandung Selatan.

    "Tindakan pemerintah daerah di 27 kabupaten dan kota pun sangat lemah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum tata ruang dan lingkungan hidup," kata Dadan.

    Faktor lain adalah alih fungsi lahan yang masif, kerusakan kawasan hulu daerah aliran sungai, pembangunan infrastruktur berskala besar, dan pencemaran limbah industri. ”Semua tidak mengalami perubahan yang berarti,” ujarnya.

    ANWAR SISWADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?