TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei menyatakan anggaran penanganan bencana yang disediakan Kementerian Keuangan tahun ini adalah Rp 2 triliun. Dari angka itu, Rp 250 miliar di antaranya bersifat siap pakai untuk penanganan bencana di Pidie Jaya, Aceh.
"Rp 250 miliar itu siap pakai atau on call," ucap Willem saat dicegat di Istana Kepresidenan, Jumat, 16 Desember 2016.
Willem berujar, segala persetujuan terkait dengan penggunaan anggaran itu harus melalui BNPB. Sebab, BNPB bertanggung jawab atas proses pendataan dan verifikasi dampak bencana gempa di Pidie Jaya yang mencapai 6,5 skala Richter.
"Nanti ada tim legal untuk itu, membantu orang yang di daerah. Mereka melakukan verifikasi dan perhitungan," tutur Willem.
Willem mengatakan pemerintah pun sudah menentukan jadwal atau tenggat waktu terkait dengan pencairan anggaran penanganan bencana itu. Sebagai contoh, pencairan anggaran perbaikan rumah warga yang rusak berat harus menyesuaikan dengan tenggat waktu verifikasi kerusakan rumah, yaitu 30 Desember 2016.
Ditanyai, apakah anggaran penanganan bencana itu bersifat universal alias bisa digunakan untuk penanganan apa pun di Aceh, Willem mengiyakan. Namun tiap hal yang akan didanai sudah memiliki plafon atau perhitungannya masing-masing.
Sebagai contoh, untuk perbaikan rumah yang rusak berat akibat gempa, masing-masing pemilik rumah akan menerima Rp 40 juta. Angka itu, ucap Willem, tidak memandang nilai asli dari rumah yang rusak. Dengan kata lain, meski rumah yang rusak bernilai Rp 100 juta, uang yang diterima tetap Rp 40 juta.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membenarkan bahwa semua persetujuan penggunaan anggaran penanganan bencana harus melalui BNPB. Hal itu berlaku untuk perbaikan apa pun, mulai pasar, sekolah, kantor, hingga rumah.
Meski tidak bertanggung jawab atas anggaran penanganan bencana, Basuki menyatakan kementeriannya akan tetap memiliki peranan dalam penanganan bencana. Salah satunya, ujar Basuki, membantu rekonstruksi bangunan atau rumah yang rusak agar nantinya lebih kuat.
"Sekolah nanti harus tahan gempa. Konstruksi sudah diuji coba pascatsunami dulu," tuturnya. Basuki menambahkan, kementeriannya juga akan berperan mengkoordinasi pembersihan wilayah dari puing-puing sebelum pembangunan bangunan dimulai kembali.
ISTMAN M.P.
