Penangkapan Rachmawati Dinilai Tidak Adil, Ini Alasannya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Mako Brimob Kelapa Dua usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Depok, Jawa Barat, Jumat malam, 2 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Mako Brimob Kelapa Dua usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Depok, Jawa Barat, Jumat malam, 2 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Rachmawati Soekarnoputri, Teguh Santoso, mengatakan penangkapan terhadap putri Presiden Sukarno tersebut mencerminkan ketidakadilan secara hukum. Ia membandingkan dengan tersangka dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang sampai sekarang belum ditahan. “Keprihatinan kepada Ahok kok kelihatannya dilindungi, kok tidak ditahan,” ujarnya di Jakarta, Sabtu, 3 Desember 2016.

    Teguh menceritakan penangkapan Rachmawati. Menurut dia, sebanyak 15 polisi mendatangi kediaman Rachmawati di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 2 Desember 2016, pukul 04.30. Polisi kemudian mulai masuk ke rumah Rachmawati pukul 05.00.

    Teguh mengatakan, belasan polisi itu kemudian memaksa membawa Rachmawati. Awalnya Rachmawati akan dibawa ke Polda, tapi akhirnya polisi membawanya ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

    Menurut Teguh, dugaan makar yang dituduhkan sangat tidak berdasar. Rachmawati memiliki keinginan mendesak pemerintah agar kembali ke UUD 1945. Namun tuntutan itu dilakukan dengan upaya hukum yang jelas melalui parlemen.

    Teguh mengatakan bahwa Rachmawati berencana menemui parlemen untuk meminta dilakukan sidang istimewa guna mengembalikan UUD 1945. Namun ia mengaku sadar bahwa Rachmawati tidak mungkin memiliki kekuasaan untuk mengubah itu. “Yang menentukan adalah parlemen,” ujarnya.

    Mengenai rencana Rachmawati bertemu dengan parlemen dibenarkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan. Menurut Zulkifli, ia memang menerima informasi bahwa Rachmawati akan menemui parlemen pada 2 Desember 2016 bertepatan dengan aksi bela Islam jilid lll. Namun ia tidak membolehkan ada pertemuan kemarin. Sebab, bertepatan dengan jalannya aksi super-damai.

    Menurut Zulkifli, pihaknya tetap tidak menerima apabila ada unjuk rasa di luar tuntutan aksi damai. Namun ia menyarankan agar pertemuan itu dilakukan pekan depan. Ia menambahkan, kesepakatan yang telah ditetapkan adalah Haluan Negara. “Keputusannya adalah Haluan Negara, tapi yang mana, itu masih dibahas,” ujar Zulkifli, Jumat, 2 Desember 2016.

    DANANG FIRMANTO

    Baca juga:
    Soal Bukti Makar, Polisi: Nanti Saja di Pengadilan
    Alasan Polisi Masih Menahan Sri Bintang Pamungkas



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.