Pergantian Ketua DPR, Akom Patuhi Mekanisme yang Berlaku  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR RI, Ade Komaruddin didampingi Wakil Sekjen PDI-P Eriko Sotarduga (kanan), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di Jakarta, 25 November 2016. Ia meminta saran dan masukan kepada Megawati atas rencana pencopotannya dari Ketua DPR. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua DPR RI, Ade Komaruddin didampingi Wakil Sekjen PDI-P Eriko Sotarduga (kanan), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di Jakarta, 25 November 2016. Ia meminta saran dan masukan kepada Megawati atas rencana pencopotannya dari Ketua DPR. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mengatakan bakal menaati peraturan terkait dengan rencana pergantian Ketua DPR dari dia ke Ketua Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto. Pimpinan DPR, ucap Ade, bakal memproses surat pergantian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar sesuai dengan ketentuan.

    "Saya hormati mekanisme hukum dan undang-undang yang berlaku. Kami bertekad memprosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami jamin tidak akan menyimpang dari semua yang berlaku," ujar Akom—sapaan akrab Ade—di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 November 2016.

    Baca: Setya Novanto Jadi Ketua DPR, Sekjen Golkar: Itu Kebutuhan

    Akom menuturkan siap menerima keputusan tersebut. Dia berprinsip menjaga keutuhan negara Indonesia. Sebab, menurut dia, pluralisme sedang menghadapi ujian. "Tentu saya harus siap demi keutuhan NKRI," ucapnya.

    Soal pergantian itu, Akom mengaku telah berkonsultasi dengan tokoh senior partai, tokoh bangsa, tokoh agama, dan aktivis. Ia menyatakan siap menerimanya. "Saya berharap bisa memberi kontribusi yang terbaik dengan kapasitas, apa pun dan di mana pun," ujarnya.

    Baca: Alasan Golkar Angkat Kembali Setya Novanto Jadi Ketua DPR 

    Sebelumnya, isu pergantian Ketua DPR muncul ketika DPP Partai Golkar memutuskan mengembalikan Setya Novanto menjadi Ketua DPR. Alasannya, nama Setya Novanto dipulihkan setelah dinyatakan tidak terbukti terlibat dalam kasus "papa minta saham".

    Sekretaris Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsudin pun memastikan tak ada permasalahan yang berkaitan dengan partai dan Akom. Menurut dia, penempatan kader partai berlambang pohon beringin ini berdasarkan persetujuan partai. "Jadi ini murni keputusan partai," tuturnya beberapa waktu lalu.

    ARKHELAUS W.

    Baca juga:
    Bertemu Kapolri, Rizieq: Aksi Bela Islam III Superdamai
    Pembelaan Ahmad Dhani Soal Nama Hewan & Tuduhan Hina Jokowi  

     



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.