Panglima TNI Minta Demo 2 Desember Diganti Jadi Doa Bersama

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo setelah rapat koordinasi gubernur di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis 24 November 2016. Tempo/Arkhelaus W.

    Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo setelah rapat koordinasi gubernur di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis 24 November 2016. Tempo/Arkhelaus W.

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantyo berharap tidak ada demonstrasi Aksi Bela Islam III pada 2 Desember. Menurut dia, tuntutan massa unjuk rasa 4 November untuk memproses Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah terpenuhi.

    "Apa yang diminta, untuk memproses Basuki Tjahaja Purnama, sudah diberikan pemerintah maupun Polri, yaitu proses hukum sebagai tersangka," kata Gatot di Gedung Sasana Bhakti Praja, Lantai III Kementerian Dalam Negeri, Kamis, 24 Oktober 2016.

    Gatot yang ditemui setelah menyampaikan pendapat dalam "Dialog Terbuka Gubernur Seluruh Indonesia" menuturkan permintaan pengunjuk rasa dalam Aksi Bela Islam I dan II sudah dalam ranah hukum. Ia berharap agar demonstrasi Aksi Bela Islam III diganti dengan doa bersama yang diselenggarakan di Monumen Nasional. "Tujuannya untuk mempererat persaudaraan," ujar dia.

    Menurut Gatot, dunia internasional sudah paham bahwa Indonesia adalah negara dengan penganut Islam mayoritas. Karena itu, Gatot meminta agar 2 Desember dijadikan momentum menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Islam itu damai, indah, dan bersatu.

    "Sebagai warga Indonesia, tunjukkan bahwa damai, indah, dan bersatu adalah kiblat agama Islam di Indonesia," katanya.

    Dalam dialog tersebut, Gatot juga mengajak semua kepala daerah untuk bisa membantu, menjaga ketertiban di daerah masing-masing. Menghindari perpecahan yang datang dari luar maupun dalam. Untuk menunjukkan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.

    IHSAN RELIUBUN | KUKUH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.