INFO NASIONAL - Sejak dilantik sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Asman Abnur berkomitmen menerapkan e-budgeting di semua instansi pemerintah. Sebab, menurut dia, e-budgeting akan mempercepat realisasi anggaran dan terwujudnya transparansi. Pelayanan publik juga tidak lagi bertele-tele, serta mencegah terjadinya tatap muka yang memungkinkan terjadinya suap dan pungli.
Untuk itu, Asman secara konsisten terus menggelorakan penerapan e-budgeting sebagai bagian penting dalam reformasi birokrasi. Saat kunjungan pertama kali sebagai menteri ke Jawa Timur, misalnya, Menteri menekankan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Timur terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya melalui penerapan sistem e-budgeting, untuk memastikan penggunaan anggaran berbasis pada kinerja. Sebab, kata Asman, dengan e-budgeting, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran bisa ditingkatkan. Bahkan dalam implementasinya bisa mencegah program atau kegiatan “siluman”. Penerapan e-budgeting juga bisa mempermudah pelaksanaan tugas aparatur sipil negara (ASN) dan meningkatkan transparansi. “ASN tidak disibukkan lagi dengan pekerjaan dokumentatif, tapi fokus pada pelaksanaan tugas pokok, yaitu pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Baca Juga:
Asman juga mengapresiasi sejumlah pemda yang sudah menerapkannya, seperti Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Annas, dengan menerapkan e-village performance budgeting, proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan menjadi terintegrasi. Kini Kabupaten Banyuwangi dijadikan pilot project implementasi e-budgeting oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Demikan juga Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang sukses membangun e-performance based budgeting. DIY yang mendapat asistensi Kementerian PANRB telah memberikan perubahan fundamental bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. Sistem tersebut lahir dari integrasi antara akuntabilitas kinerja dan sistem e-budgeting, untuk memastikan setiap anggaran akan berorientasi pada outcome atau manfaat bagi masyarakat.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, melalui sistem e-performance based budgeting, pihaknya bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan memperkecil jumlah kegiatan. Pemprov DIY telah berhasil mengurangi dari 3.200 kegiatan pada 2014 menjadi hanya 854 kegiatan. Itu menghemat Rp 1 miliar dari tiap kegiatan. Pemprov DIY juga tidak memperbolehkan indikator sasaran kinerja dalam bentuk presentase, tapi harus bersifat absolut.
Baca Juga:
Kementerian PAN RB juga menjadikan Pemprov DIY sebagai barometer implementasi tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengintegrasian akuntabilitas kinerja dan sistem e-budgeting. “Tugas saya di Yogyakarta sebagian besar sudah selesai. Tugas saya berikutnya adalah bagaimana daerah lain bisa seperti Yogyakarta," ucap Asman.
Seperti di DIY, penerapan e-budgeting di Pemerintah Kota Bandung juga mampu menghemat anggaran. "Kota Bandung bisa menghemat 1 triliun dengan menghapus 1.200 kegiatan,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
Karena itu, Asman berketetapan hati agar semua instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah, menerapkan e-budgeting. “Semua instansi pemerintah harus menerapkan e-budgeting paling lambat tahun 2017,” ujarnya. (*)
