Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Majelis Kasasi Mahkamah Agung memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nazarudin Sjamsuddin 6 tahun penjara. Vonis ini berkurang satu tahun dari putusan pengadilan sebelumnya."Terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Ketua Majelis Kasasi Hakim Agung Parman Suparman saat membacakan putusan di Gedung Mahkamah Agung, Rabu siang ini. Dalam putusan kasasi ini majelis hakim menyatakan Nazarudin tetap terbukti bersalah melakukan korupsi dalam pengumpulan dana taktis dari rekanan KPU dan pengadaan asuransi bagi anggota KPU.Selaian divonis 6 tahun Nazarudin dikenai denda sebesar Rp 300 juta atau hukuman pengganti selama 6 bulan. Majelis kasasi juga membebankan Nazarudin membayar uang pengganti korupsi sebesar Rp 1,068 miliar. Menurut mejelis uang pengganti itu harus dibayarkan dalam waktu satu bulan sejak vonis ditetapkan. Jika tidak sanggup, yang bersangkutan akan dikenai hukuman pengganti selama sua tahun penjara.Vonis ini berkurang satu tahun dari putusan peradilan sebelumnya. Pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 14 Desember 2005 Nazarudin digabjar 7 tahun penjara. Pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tingkat Pidana Korupsi pada 27 Februari 2006, Nazarudin divonis 7 tahun penjara.Pertimbangan majelis adanya perbaikan amar putusan pada pengadilan sebelumnya. Menurut M.S. Lumme, hakim anggota, hal yang memberatkan dan meringankan tidak dipertimbangkan pengadilan sebelumnya, yakni pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding. "Ini tidak sesuai dengan Pasal 197 huruf K KUHAP," ujar Lumme seusai pembacaan putusan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi dalam amar putusan, kata dia, maka akan batal demi hukum. Putusan kasasi ini juga mengurangi jumlah uang pengganti yang harus di bayarkan Nazarudin. Sebelumnya jaksa penuntut umum meminta Nazarudin membayar uang pengganti sebesar Rp 14 miliar.Hironimus Dani, pengacara Nazarudin, mengaku kecewa. Menurut dia, fakta hukum yang diputus dalam persidangan baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi tidak dipertimbangkan. "Kami segera memberitahuan putusan ini kepada Nazarudin untuk mempertimbangkan upaya hukum yang akan kami tempuh selanjutnya," ujarnya.Sukma N. Loppies
Iklan
