Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Polisi memeriksa kuasa hukum Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, Poltak Hutajulu, di Polda Meto Jaya, Senin (143/1), dalam kasus tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ketua MPR Amien Rais dalam sebuah wawancara dengan Majalah Forum dan situas Amienrais.com. Juru bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Prasetyo menjelaskan, dalam kasus pencemaran nama baik ini, polisi juga masih menginventarisir saksi-saksi lainnya, baik dari ahli bahasa, saksi bidang pidana, Dewan Pers dan sebagainya. Dia juga menambahkan, ada kemungkinan polisi juga akan memeriksa penulis wawancara itu, sebagai saksi. Di samping itu, kata dia, tak ketinggalan penyidik juga memeriksa instansi terkait dengan persoalan divestasi Indosat. Seperti diketahui, pencemaran nama baik ini terkait dengan policy Laksamana yang melakukan divestasi Indosat. Saat ini, kata Prasetyo, penyidik telah merencanakan untuk mengambil keterangan dari Laksamana langsung. Polisi hanya tinggal menunggu kesediaan Laks untuk diperiksa. Menurutnya, karena posisi Laksamana adalah pelapor, tentu yang diperiksa adalah pelapor dulu. Meski begitu, dikatakannya, memeriksa Laksamana tidak semudah memeriksa pelapor lainnya. Polisi harus mendapatkan izin dari Presiden dulu sebelum memeriksa Laksamana. Namun ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Didi Irawadi Syamsudin, salah satu kuasa hukum Laksamana, pemeriksaan terhadap pelapor tidak memerlukan surat izin dari Presiden. Posisi Pak Laks kan pelapor. Dia memposisikan dirinya sebagai warga negara yang baik. Mungkin kalau memeriksa Amien Rais baru pelu izin dari Presiden, katanya. Hari ini, Satuan Reserse Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya memeriksa Presiden Indonesian Telecommunication Watch (ITW) Masgar Kartanagara. Ia diperiksa sebagai saksi pelapor atas laporannya minggu lalu bahwa Laksamana telah melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme sehubungan dengan dijualnya PT Indosat ke Singapore Telemedia Technologies. Dimintai tanggapannya mengenai pemeriksaan terhadap Ketua UTW, Didi beranggapan, setiap orang bisa mengajukan laporan, tapi harus dilengkapi bukti yang memadai. Kalau dia tidak bisa membuktikan, risiko ditanggungnya sendiri. Kami pun bisa menuntut balik, ujarnya. (Istiqomatul Hayati-Tempo News Room)
Iklan
