Diguyur Hujan Deras, Kawasan di Bengkulu Terendam Banjir

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi banjir. ANTARA/Wahyu Putro A

    Ilustrasi banjir. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Bengkulu - Hujan deras yang mengguyur Bengkulu sejak Selasa malam, 8 November 2016, mengakibatkan banjir merendam sejumlah titik di Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.

    Menurut Koordinator Pusat Pengendalian dan Operasi Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu Edwar, banjir di Kota Bengkulu terjadi di beberapa lokasi natara lain Kelurahan Kampung Melayu, Padang Kemiling, Kelurahan Betungan dan Tanjung Agung.

    “Seiring berhentinya hujan, dari yang kita pantau kondisi banjir di beberapa lokasi sudah mulai surut,” kata Edwar, Rabu 9 November 2016.

    Banjir yang terjadi, kata Edwar, tidak hanya merendam puluhan rumah warga tapi juga puluhan mobil dan motor milik warga setempat.

    Ia mengatakan banjir juga terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Seluma, antara lain di Kecamatan Air Periukan, Kecamatan Sukaraja, Lubuk Sandi, Ulu Talo, Ilir Talo, Talo, Seluma Selatan hingga Seluma Barat.

    Edwar mengatakan, saat ini tim tanggap bencana BPBD telah menuju lokasi untuk melakukan penanganan.

    "Saat ini kondisi banjir telah mulai surut dan petugas BPBD sedang melakukan pendataan dan penanganan bencana banjir," ujarnya Edwar.

    Sementara itu menurut Wijaya, salah seorang warga Desa Rawa Indah Kecamatan Ulu Talo, beberapa tahun belakangan setiap hujan deras, dipastikan desa tersebut terendam banjir.

    "Beberapa tahun belakangan, jika hujan deras sehari saja pasti banjir, ini akibat mulai gundulnya kawasan hutan di hulu sungai yang dibuka oleh masyarakat dan perusahaan," kata Wijaya saat dihubungi.

    PHESI ESTER JULIKAWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.