Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekitar 10 orang guru bersedia menjadi saksi kasus kecurangan ujian nasional di Kabupaten Garut. Kesaksian mereka itu akan disampaikan ke Komisi Pendidikan DPR RI Selasa depan. Mereka bakal membeberkan bentuk kecurangan ujian sehingga kelulusan murid SMP, SMA, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Tsanawiyah sebagai upaya memenuhi keinginan seorang pejabat pemerintah daerah.Imam Taufik, guru SMA Negeri 2 Tarogong, salah satu guru yang akan bersaksi. "Semua ini dalam rangka memenuhi tuntutan pejabat yang ingin kelulusan sekolah di Garut 100 persen," ungkapnya, Senin siang.Selain para guru, ungkap Imam, sekitar 200 siswa yang mendapat lembar jawaban ketika mengerjakan soal ujian,juga bersedia bersaksi. "Mereka sudah menyatakan kesediannya walau dalam bentuk rekaman," katanya.Imam menambahkan, pada kesempatan nanti para guru juga akan mengungkap kelulusan Gulfino. Gulfino adalah lulusan SMP Susila Daya Susila dan kini diterima di SMA Negeri 2 Tarogong. Dia mengaku mendapat bocoran soal sebelum ujian berlangsung.Debijani, Kepala SMP Daya Susila, mengaku mendapat surat dari Menteri Pendidikan Nasional melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Maman Rusmana. Isinya, Menteri Pendidikan Nasional menganulir kelulusan Gulfino. Debi menolak karena masalah kelulusan bukan wewenangnya. Dalam suratnya itu juga disebutkan Imam Taufik, guru SMA 2 Taronong, Asep Kahfi, guru SMK Negeri I Karangpawitan, dan Dadang Johar, guru SMK Negeri I Garut, telah membuat instabilitas daerah karena mengungkap adanya kecurangan ujian nasional.Kabupaten Garut sejak 2002 tergolong menonjol tingkat kelulusan siswanya. Dari peringkat 23 di wilayah Provinsi Jawa Barat, pada pelaksanaan ujian 2005 Garut menempati urutan empat dengan tingkat kelulusan 95 persen. Adapun pada ujian 2006 beberapa waktu lalu, Garut menempati urutan pertama dengan kelulusan 98 persen.Juru bicara pemerintah Kabupaten Garut Dik Dik Hendrajaya menyangkal tudingan itu. "Tidak ada intruksi kepada sekolah-sekolah bahwa hasil ujian harus lulus di atas 95 persen, apalagi dengan ancaman," tegas Dik Dik yang dihubungi Tempo, malam ini.Menurut Dik Dik, kalau pun ada imbauan adalah wajar dari seoranag kepala daerah yang menginginkan hasil ujian anak-anak sekolah berhasil dengan baik. Namun, imbauan untuk melakukan berbagai cara guna mendapatkan nilai minimal kelulusan adalah hal yang tidak mungkin dilakukan bupati. RINNY SRIHARTINI|RAMBAT EKO
Iklan
