Kapolri: Jokowi Tak Mungkin Beri Pernyataan Penjarakan Ahok

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian di RS Polri Raden Said Soekanto, Cililitan, 20 September 2016. TEMPO/Inge

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian di RS Polri Raden Said Soekanto, Cililitan, 20 September 2016. TEMPO/Inge

    TEMPO.COJakarta - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pengunjuk rasa berencana ke Istana Negara saat demonstrasi 4 November 2016. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan terbuka tentang proses hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dengan dugaan penistaan agama.

    "Pak Presiden sudah sampaikan itu kemarin. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk ke Istana karena sudah disampaikan oleh Bapak Presiden," kata Tito di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu, 2 November 2016.

    Pengunjuk rasa itu, Tito melanjutkan, akan mengajukan kepada Presiden agar terlapor, yaitu Ahok, dipenjarakan. "Kalau itu dilakukan, tak mungkin dikeluarkan statemen oleh Pak Presiden karena dia pemimpin eksekutif, bukan yudikatif," ujarnya. 

    "Jadi, kalau ada yang menuntut Presiden memenjarakan Basuki, itu membuat Presiden salah dalam intervensi teknis hukum. Jadi sebetulnya tak perlu lagi demo ke Istana," Tito menambahkan.

    Baca: Demo 4 November, Kapolri: Tak Ada Perintah Tembak di Tempat

    Meski begitu, Tito mengatakan, kepolisian telah menyiapkan 18 ribu personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa tersebut. Jumlah demonstran yang akan ikut demo, menurut dia, kemungkinan lebih dari 50 ribu orang.

    "Berapa pun jumlahnya, kami harap semua berlangsung aman dan tertib. Mereka (calon pengunjuk rasa) juga sudah berkata menjamin keamanan, ketertiban, dan tidak bertanggung jawab terhadap oknum di luar titik demo," tutur Tito.

    Baca: Menteri Ryamizard: Perusuh Demo 4 November Jadi Musuh Negara

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono menambahkan, unjuk rasa 4 November 2016 akan mendatangi Istana Kepresidenan. Di sana, mereka akan menyerahkan petisinya. 

    Setelah itu, Front Pembela Islam dan kelompok masyarakat lain yang melakukan demo tersebut akan meminta Presiden Joko Widodo menuntaskan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Setelah dari Istana Kepresidenan, kata Awi, mereka akan berjalan atau long march ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

    REZKI ALVIONITASARI

    Baca juga:
    OTT, Menhub Sesalkan Direktur Pelindo III Terlibat Pungli
    Lawan Persija di Solo, Persib Yakin Bisa Curi Poin

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.