Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jubir Istana: Presiden Jokowi Akan Selesaikan Kasus Munir

image-gnews
Istri almarhum Munir, Suciwati bersama sejumlah aktivis HAM memegang topeng Munir saat mengikuti persidangan sengketa informasi Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, 10 Oktober 2016. Dalam sidang itu Majelis Komisi Informasi Pusat memerintahkan pemerintah untuk mengumumkan isi dokumen TPF kasus Munir yang diduga dibunuh dengan racun dalam penerbangan dari Indonesia ke Belanda pada September 2004. TEMPO/Imam Sukamto
Istri almarhum Munir, Suciwati bersama sejumlah aktivis HAM memegang topeng Munir saat mengikuti persidangan sengketa informasi Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, 10 Oktober 2016. Dalam sidang itu Majelis Komisi Informasi Pusat memerintahkan pemerintah untuk mengumumkan isi dokumen TPF kasus Munir yang diduga dibunuh dengan racun dalam penerbangan dari Indonesia ke Belanda pada September 2004. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo menegaskan bahwa pencarian dokumen asli Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib bukan hanya untuk sekadar menunjukkan data itu ke publik. Sebaliknya, kata Johan, pemerintah juga berkomitmen untuk menyelesaikan perkara itu. "Presiden kan sudah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus Munir. Tapi itu, harus ada dokumen aslinya," ujar Johan Budi saat dihubungi Tempo, Kamis, 27 Oktober 2016.

Keberadaan dokumen asli TPF Munir tak jelas. Padahal, Komisi Informasi Publik memutuskan pemerintah harus membuka data tersebut ke publik untuk memenuhi asas keterbukaan informasi. Terakhir kali data asli itu diterima pemerintah pada 2005 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menteri Sekretaris Negara saat itu, Sudi Silalahi, mengklaim tidak ada dari pemerintahan SBY yang memegang data asli, alias hanya salinan saja.

Kemarin, salinan itu dikirimkan Sudi Silalahi ke Kementerian Sekretaris Negara via kurir. Data sudah diterima dan rencananya akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muhammad Prasetyo selaku orang yang ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk mencari dokumen asli.

Johan melanjutkan bahwa langkah penyelesaian perkara Munir akan dilakukan setelah data-data dari Sudi Silalahi dikaji oleh Kejaksaan Agung. Adapun tindak lanjut yang dilakukan adalah mengkaji isi dari salinan dokumen itu dan mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan di dalamnya,

Berdasarkan data yang didapat tim Tempo, salah satu rekomendasi yang berada di dalam data TPF adalah pembentukan tim pengkajian dengan dukungan kekuatan politis. Hal itu untuk memudahkan pemeriksaan sejumlah figur yang selama ini sulit diperiksa TPF seperti Hendropriyono. Hendropriyono diyakini sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perkara pembunuhan Munir. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rekomendasi lainnya adalah Presiden memerintahkan Kapolri agar melakukan penyidikan yang lebih mendalam terhadap kemungkinan peran Hendropriyono dalam kasus Munir. Hendropriyono, dalam rekomendasi itu, disebut terlibat permufakatan jahat melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir. "Pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kan pasti data itu sudah ditindaklanjuti. Nah, sekarang Kejaksaan harus melihat apa yang sudah dilakukan di zaman Pak SBY," ujarnya mengakhiri.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan bahwa dia akan lebih mengutamakan dokumen asli dibandingkan salinan. Sebab, salinan bisa diragukan keakurasiannya. "Lagi pula Presiden Joko Widodo kan mintanya dokumen asli," ujar Jaksa Agung kemarin. Prasetyo tidak merespon pertanyaan yang diajukan Tempo. *

ISTMAN MP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mengenal White House dan Blue House, Daya Tarik Istana Kepresidenan AS dan Korea Selatan

17 hari lalu

Istana Kepresidenan Korea Selatan Gedung Biru dilihat dari Seoul, 9 Maret 2017.  REUTERS/Kim Hong-Ji
Mengenal White House dan Blue House, Daya Tarik Istana Kepresidenan AS dan Korea Selatan

Dua istana kepresidenan yang paling ikonik ada di Amerika Serikat yang disebut White House dan Blue House di Korea Selatan. Apa keistimewaan keduanya?


Deretan Jalan di Belanda dengan Nama Indonesia, Ada Munirpad, Kartinistraat, hingga Balistraat

32 hari lalu

Munirpad. Google Maps
Deretan Jalan di Belanda dengan Nama Indonesia, Ada Munirpad, Kartinistraat, hingga Balistraat

Tidak sedikit nama jalan di Belanda yang menggunakan nuansa Indonesia, baik dari tokoh maupun pulau. Lantas, apa saja nama jalan di Belanda yang bernuansa Indonesia?


Menilik Rekam Jejak Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang Mundur Bersama Wakilnya

49 hari lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono ketika ditemui dalam acara Nusantara Fair 2024 Grand Atrium, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Menilik Rekam Jejak Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang Mundur Bersama Wakilnya

Karir Bambang di infrastruktur dimulai di Departemen PU. Sebelum Kepala Otorita IKN, Bambang dikenal pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi.


Suciwati Kritisi Napi Korupsi di Taman Makam Pahlawan Batu, Polemik Makam Eks Wali Kota Batu Eddy Rumpoko di TMP

57 hari lalu

lustrasi Taman Makam Pahlawan Suropati di Batu. Facebook.com/Suci Wati
Suciwati Kritisi Napi Korupsi di Taman Makam Pahlawan Batu, Polemik Makam Eks Wali Kota Batu Eddy Rumpoko di TMP

Istri mendiang Munir, Suciwati turut mengkritisi makam eks Wali Kota Batu Eddy Rumpoko yang menjadi napi korupsi di Taman Makam Pahlawan Batu.


Makam Napi Korupsi di Taman Makam Pahlawan Batu Belum Dipindah, Ini Kasus Eks Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

57 hari lalu

lustrasi Taman Makam Pahlawan Suropati di Batu. Facebook.com/Suci Wati
Makam Napi Korupsi di Taman Makam Pahlawan Batu Belum Dipindah, Ini Kasus Eks Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

Polemik makam Eks Wali Kota Batu Eddy Rumpoko di Taman Makam Pahlawan Suropati, Batu, Jawa Timur belum dipindah sesuai kesepakatan.


Deretan Kasus Pembunuhan yang Belum Tuntas: Vina Cirebon hingga Marsinah dan Munir

18 Mei 2024

Aktivis HAM Munir Said Thalib tewas dalam pesawat rute Singapura-Belanda pada 7 September 2004. Dugaan awal, Munir meninggal akibat sakit. Namun pada 12 November 2004, Badan Forensik Belanda mengeluarkan hasil autopsi bahwa Munir diracun. Pembunuhan berencana itu terungkap setelah dilakukan penyelidikan secara forensik. Dok.TEMPO/Bernard Chaniago
Deretan Kasus Pembunuhan yang Belum Tuntas: Vina Cirebon hingga Marsinah dan Munir

Selain kasus pembunuhan Vina di Cirebon, ada sejumlah kasus kematian yang masih menjadi misteri dan belum diusut tuntas.


Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

18 Mei 2024

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.


Beda Sikap PDIP dan Relawan Jokowi Soal Wacana Pertemuan dengan Megawati

15 April 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Beda Sikap PDIP dan Relawan Jokowi Soal Wacana Pertemuan dengan Megawati

Relawan Jokowi menilai silaturahmi dengan Megawati penting dan strategis dalam kerangka kebangsaan dan kenegaraan.


Respons PDIP hingga Istana Soal Wacana Pertemuan Jokowi dan Megawati

12 April 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons PDIP hingga Istana Soal Wacana Pertemuan Jokowi dan Megawati

Istana Kepresidenan menyatakan Presiden Jokowi sangat terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapa saja, apalagi dengan tokoh-tokoh bangsa.


Istana Minta Maaf, Ini Kronologi Open House Jokowi Ricuh

10 April 2024

Suasana open house Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ibu Negara Iriana dengan pejabat serta warga di Istana Negara, Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana Minta Maaf, Ini Kronologi Open House Jokowi Ricuh

Istana meminta maaf karena tak bisa mengakomodasi semua warga yang mengikuti acara open house Jokowi.