Jubir Istana: Presiden Jokowi Akan Selesaikan Kasus Munir

Reporter

Istri almarhum Munir, Suciwati bersama sejumlah aktivis HAM memegang topeng Munir saat mengikuti persidangan sengketa informasi Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, 10 Oktober 2016. Dalam sidang itu Majelis Komisi Informasi Pusat memerintahkan pemerintah untuk mengumumkan isi dokumen TPF kasus Munir yang diduga dibunuh dengan racun dalam penerbangan dari Indonesia ke Belanda pada September 2004. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo menegaskan bahwa pencarian dokumen asli Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib bukan hanya untuk sekadar menunjukkan data itu ke publik. Sebaliknya, kata Johan, pemerintah juga berkomitmen untuk menyelesaikan perkara itu. "Presiden kan sudah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus Munir. Tapi itu, harus ada dokumen aslinya," ujar Johan Budi saat dihubungi Tempo, Kamis, 27 Oktober 2016.

Keberadaan dokumen asli TPF Munir tak jelas. Padahal, Komisi Informasi Publik memutuskan pemerintah harus membuka data tersebut ke publik untuk memenuhi asas keterbukaan informasi. Terakhir kali data asli itu diterima pemerintah pada 2005 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menteri Sekretaris Negara saat itu, Sudi Silalahi, mengklaim tidak ada dari pemerintahan SBY yang memegang data asli, alias hanya salinan saja.

Kemarin, salinan itu dikirimkan Sudi Silalahi ke Kementerian Sekretaris Negara via kurir. Data sudah diterima dan rencananya akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muhammad Prasetyo selaku orang yang ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk mencari dokumen asli.

Johan melanjutkan bahwa langkah penyelesaian perkara Munir akan dilakukan setelah data-data dari Sudi Silalahi dikaji oleh Kejaksaan Agung. Adapun tindak lanjut yang dilakukan adalah mengkaji isi dari salinan dokumen itu dan mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan di dalamnya,

Berdasarkan data yang didapat tim Tempo, salah satu rekomendasi yang berada di dalam data TPF adalah pembentukan tim pengkajian dengan dukungan kekuatan politis. Hal itu untuk memudahkan pemeriksaan sejumlah figur yang selama ini sulit diperiksa TPF seperti Hendropriyono. Hendropriyono diyakini sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perkara pembunuhan Munir. 

Rekomendasi lainnya adalah Presiden memerintahkan Kapolri agar melakukan penyidikan yang lebih mendalam terhadap kemungkinan peran Hendropriyono dalam kasus Munir. Hendropriyono, dalam rekomendasi itu, disebut terlibat permufakatan jahat melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir. "Pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kan pasti data itu sudah ditindaklanjuti. Nah, sekarang Kejaksaan harus melihat apa yang sudah dilakukan di zaman Pak SBY," ujarnya mengakhiri.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan bahwa dia akan lebih mengutamakan dokumen asli dibandingkan salinan. Sebab, salinan bisa diragukan keakurasiannya. "Lagi pula Presiden Joko Widodo kan mintanya dokumen asli," ujar Jaksa Agung kemarin. Prasetyo tidak merespon pertanyaan yang diajukan Tempo. *

ISTMAN MP






Ma'ruf Amin Bilang Tak Ada Intervensi Istana soal Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

23 hari lalu

Ma'ruf Amin Bilang Tak Ada Intervensi Istana soal Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

Hadar Nafis Gumay mengungkapkan adanya dugaan kecurangan pemilu pada tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.


Komnas HAM Sebut Perkembangan Tim Adhoc Munir Baru Selesai di Internal

38 hari lalu

Komnas HAM Sebut Perkembangan Tim Adhoc Munir Baru Selesai di Internal

Komnas HAM mengatakan perkembangan pembentukan ulang tim ad hoc kasus Munir saat ini baru rampung di internal.


Tak Bisa Umumkan Hasil Penyelidikan, Eks TPF Munir Sebut Terbelenggu Keppres Era SBY

39 hari lalu

Tak Bisa Umumkan Hasil Penyelidikan, Eks TPF Munir Sebut Terbelenggu Keppres Era SBY

Eks anggota TPF Munir, Usman Hamid, menyebut tidak bisa membuka isi laporan terbentur Keppres No. 111 Tahun 2004 yang dikeluarkan era Presiden SBY


LBH Jakarta Sebut Tim Adhoc Munir Perlu Dukungan Penuh Pemerintah

41 hari lalu

LBH Jakarta Sebut Tim Adhoc Munir Perlu Dukungan Penuh Pemerintah

Tim Adhoc Munir dinilai memerlukan dukungan penuh dari pemerintah. Presiden Jokowi diminta tampil ke publik membicarakan masalah ini.


KASUM dan Komnas HAM Optimis Kasus Munir Akan Menemukan Titik Cerah Dengan Pembentukan Tim Adhoc Baru

41 hari lalu

KASUM dan Komnas HAM Optimis Kasus Munir Akan Menemukan Titik Cerah Dengan Pembentukan Tim Adhoc Baru

Pembentukan tim adhoc baru dinilai bisa menemukan titik cerah kasus pembunuhan Munir Said Thalib yang diselimuti kabut selama 18 tahun.


KASUM Masih Mendiskusikan Nama untuk Diajukan ke Tim Ad hoc Kasus Munir

42 hari lalu

KASUM Masih Mendiskusikan Nama untuk Diajukan ke Tim Ad hoc Kasus Munir

Komite Aksi Untuk Munir (KASUM) masih mendiskusikan nama untuk diajukan ke tim ad hoc Komnas HAM menyelidiki kasus Munir.


Komnas HAM akan Bentuk Tim Adhoc Penyelidikan Kasus Munir

43 hari lalu

Komnas HAM akan Bentuk Tim Adhoc Penyelidikan Kasus Munir

Tim adhoc penyelidikan kasus Munir akan diumumkan pada 10 Januari 2023.


Saat Mahfud Md Cerita Dokumen Kasus Hilang Serentak di Setneg, Polisi, dan Kejaksaan

52 hari lalu

Saat Mahfud Md Cerita Dokumen Kasus Hilang Serentak di Setneg, Polisi, dan Kejaksaan

Mahfud Md menceritakan hilangnya salah satu dokumen penyelidikan suatu kasus pada 2017. Dokumen itu hilang secara bersamaan.


KontraS Sebut Komnas HAM Lambat Memproses Kasus Munir

54 hari lalu

KontraS Sebut Komnas HAM Lambat Memproses Kasus Munir

KontraS menilai Komnas HAM Lambat dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat Munir.


Komnas HAM Gelar Lagi Penyelidikan Kasus Munir

56 hari lalu

Komnas HAM Gelar Lagi Penyelidikan Kasus Munir

Komnas HAM tengah merapikan kembali susunan tim ad hoc yang akan menyelidiki kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib.