Jubir Istana: Presiden Jokowi Akan Selesaikan Kasus Munir

Reporter

Istri almarhum Munir, Suciwati bersama sejumlah aktivis HAM memegang topeng Munir saat mengikuti persidangan sengketa informasi Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, 10 Oktober 2016. Dalam sidang itu Majelis Komisi Informasi Pusat memerintahkan pemerintah untuk mengumumkan isi dokumen TPF kasus Munir yang diduga dibunuh dengan racun dalam penerbangan dari Indonesia ke Belanda pada September 2004. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo menegaskan bahwa pencarian dokumen asli Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib bukan hanya untuk sekadar menunjukkan data itu ke publik. Sebaliknya, kata Johan, pemerintah juga berkomitmen untuk menyelesaikan perkara itu. "Presiden kan sudah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus Munir. Tapi itu, harus ada dokumen aslinya," ujar Johan Budi saat dihubungi Tempo, Kamis, 27 Oktober 2016.

Keberadaan dokumen asli TPF Munir tak jelas. Padahal, Komisi Informasi Publik memutuskan pemerintah harus membuka data tersebut ke publik untuk memenuhi asas keterbukaan informasi. Terakhir kali data asli itu diterima pemerintah pada 2005 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menteri Sekretaris Negara saat itu, Sudi Silalahi, mengklaim tidak ada dari pemerintahan SBY yang memegang data asli, alias hanya salinan saja.

Kemarin, salinan itu dikirimkan Sudi Silalahi ke Kementerian Sekretaris Negara via kurir. Data sudah diterima dan rencananya akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muhammad Prasetyo selaku orang yang ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk mencari dokumen asli.

Johan melanjutkan bahwa langkah penyelesaian perkara Munir akan dilakukan setelah data-data dari Sudi Silalahi dikaji oleh Kejaksaan Agung. Adapun tindak lanjut yang dilakukan adalah mengkaji isi dari salinan dokumen itu dan mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan di dalamnya,

Berdasarkan data yang didapat tim Tempo, salah satu rekomendasi yang berada di dalam data TPF adalah pembentukan tim pengkajian dengan dukungan kekuatan politis. Hal itu untuk memudahkan pemeriksaan sejumlah figur yang selama ini sulit diperiksa TPF seperti Hendropriyono. Hendropriyono diyakini sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perkara pembunuhan Munir. 

Rekomendasi lainnya adalah Presiden memerintahkan Kapolri agar melakukan penyidikan yang lebih mendalam terhadap kemungkinan peran Hendropriyono dalam kasus Munir. Hendropriyono, dalam rekomendasi itu, disebut terlibat permufakatan jahat melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir. "Pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kan pasti data itu sudah ditindaklanjuti. Nah, sekarang Kejaksaan harus melihat apa yang sudah dilakukan di zaman Pak SBY," ujarnya mengakhiri.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan bahwa dia akan lebih mengutamakan dokumen asli dibandingkan salinan. Sebab, salinan bisa diragukan keakurasiannya. "Lagi pula Presiden Joko Widodo kan mintanya dokumen asli," ujar Jaksa Agung kemarin. Prasetyo tidak merespon pertanyaan yang diajukan Tempo. *

ISTMAN MP






Densus 88 Usut Insiden Perempuan Acungkan Pistol ke Paspampres di Depan Istana

32 hari lalu

Densus 88 Usut Insiden Perempuan Acungkan Pistol ke Paspampres di Depan Istana

Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan Densus 88 melakukan pendalaman terhadap tersangka.


Seorang Perempuan Acungkan Senjata ke Paspampres di Depan Istana

32 hari lalu

Seorang Perempuan Acungkan Senjata ke Paspampres di Depan Istana

Kejadian bermula ketika satu anggota Paspampres melihat perempuan tersebut dengan tingkah laku mencurigakan. Membawa sepucuk pistol jenis FN.


Jokowi: Indonesia Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

33 hari lalu

Jokowi: Indonesia Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Jokowi menyatakan Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan berharap konflik di negara tersebut selesai secara damai dan adil.


Heru Budi Hartono Jadi Penjabat Gubernur DKI Sekaligus Kepala Sekretariat Presiden

40 hari lalu

Heru Budi Hartono Jadi Penjabat Gubernur DKI Sekaligus Kepala Sekretariat Presiden

Jokowi mengungkap alasannya memilih Heru Budi Hartono sebagai penjabat gubernur DKI. Salah satunya karena faktor kedekatan.


Resensi Buku Mencintai Munir: Pesan untuk Melawan Lupa dan Mencintai Munir

47 hari lalu

Resensi Buku Mencintai Munir: Pesan untuk Melawan Lupa dan Mencintai Munir

Istri akvitis hak asasi manusia (HAM) Munir, Suciwati, merilis buku berjudul "Mencintai Munir".


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?


Penipuan Asmara Dunia Maya

22 September 2022

Penipuan Asmara Dunia Maya

Catfishing atau penipuan berkedok asmara di media sosial kian marak.


Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara

22 September 2022

Aksi Kamisan, Perjuangan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntut Tanggung Jawab Negara

Aksi Kamisan sudah berlangsung 15 tahun, keluarga pelanggaran HAM menuntut janji pemerintah menuntaskannya.


18 Tahun Munir Diracun: Misteri Kematian Ongen Latuihamallo Saksi Kunci Pembunuhan Munir

16 September 2022

18 Tahun Munir Diracun: Misteri Kematian Ongen Latuihamallo Saksi Kunci Pembunuhan Munir

Teka-teki kematian Munir telah 18 tahun. Ongen Latuihamallo saksi kunci pembunuhan aktivis HAM itu, ditemukan tewas saat menyetir mobil.


Profil Muchdi Pr dan Perannya dalam Pusaran Kasus Pembunuhan Munir

13 September 2022

Profil Muchdi Pr dan Perannya dalam Pusaran Kasus Pembunuhan Munir

Sosok Muchdi Pr mendapat sorotan publik setelah peretas Bjorka membocorkan kronologis pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib.