Istana Berjanji Segera Pelajari Dokumen TPF Munir

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan memperingati 12 tahun terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Thalib di depan Istana Merdeka, Jakarta, 8 September 2016. Dalam aksi yang ke-458 tersebut JSKK kembali menagih janji Presiden Joko Widodo mengusut tuntas kasus pembunuhan Munir yang terjadi pada 7 September 2004 silam. ANTARA FOTO

TEMPO.COJakarta - Juru bicara Kepresidenan, Johan Budi S.P., mengatakan Kejaksaan Agung akan segera mempelajari dokumen laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib, setelah mendapat salinan dari Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

"Jaksa Agung akan pelajari, apakah yang sudah dilakukan zaman SBY itu sudah beres atau belum berdasarkan temuan TPF. Istilahnya, apakah ada novum baru," kata Johan di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan,  Jakarta, Rabu, 26 Oktober 2016.

Johan mengatakan pemerintahan SBY sebelumnya sudah menangani dan menjerat pelaku pembunuhan Munir. Menurut dia, Kejaksaan Agung akan menilai apakah laporan dari TPF tersebut sudah ditindaklanjuti secara lengkap atau belum.

Terkait dengan apakah pemerintah Joko Widodo akan mengumumkan dokumen tersebut ke publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi Pusat, Johan tidak bisa memastikan. "Saya belum tahu apakah diungkap secara terbuka atau tidak. Yang penting, kan, komitmen menyelesaikan kasus Munir," tuturnya.

Kemarin, SBY menggelar konferensi pers untuk menanggapi polemik hilangnya dokumen laporan akhir TPF kematian Munir. Menurut SBY, persoalan tersebut sudah menjadi politis. Dalam kesempatan yang sama, mantan Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan pihaknya saat ini masih menelusuri keberadaan dokumen laporan TPF. Namun dia berjanji akan menyerahkan salinan dokumen tersebut kepada Presiden Jokowi.

AMIRULLAH

Baca Juga
Amuk Munir' Desak Pemerintah Buka Dokumen TPF Kasus Munir
KPK: Pabrik Farmasi di Palembang Beri Rp 600 M ke Dokter
SBY: Isu Dokumen TPF Munir Sudah Bernuansa Politis






Densus 88 Usut Insiden Perempuan Acungkan Pistol ke Paspampres di Depan Istana

38 hari lalu

Densus 88 Usut Insiden Perempuan Acungkan Pistol ke Paspampres di Depan Istana

Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan Densus 88 melakukan pendalaman terhadap tersangka.


Seorang Perempuan Acungkan Senjata ke Paspampres di Depan Istana

38 hari lalu

Seorang Perempuan Acungkan Senjata ke Paspampres di Depan Istana

Kejadian bermula ketika satu anggota Paspampres melihat perempuan tersebut dengan tingkah laku mencurigakan. Membawa sepucuk pistol jenis FN.


Jokowi: Indonesia Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

39 hari lalu

Jokowi: Indonesia Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Jokowi menyatakan Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan berharap konflik di negara tersebut selesai secara damai dan adil.


Heru Budi Hartono Jadi Penjabat Gubernur DKI Sekaligus Kepala Sekretariat Presiden

46 hari lalu

Heru Budi Hartono Jadi Penjabat Gubernur DKI Sekaligus Kepala Sekretariat Presiden

Jokowi mengungkap alasannya memilih Heru Budi Hartono sebagai penjabat gubernur DKI. Salah satunya karena faktor kedekatan.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?


Staf Khusus Mensesneg Minta Konflik Internal PPP Tak Dikaitkan ke Istana

12 September 2022

Staf Khusus Mensesneg Minta Konflik Internal PPP Tak Dikaitkan ke Istana

Sejumlah pengamat mensinyalir adanya keterlibatan Istana dalam kisruh internal PPP. Proses pelengseran Suharso dinilai begitu cepat.


Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Setara: Pilih Jalur Aman

8 September 2022

Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Setara: Pilih Jalur Aman

Setara Institute menyayangkan langkah Komnas HAM yang membentuk tim ad hoc di ujung masa kedaluwarsa kasus pembunuhan Munir.


Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir Terbentuk, Komnas HAM: Tim ini Akan Mulai Bekerja

8 September 2022

Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir Terbentuk, Komnas HAM: Tim ini Akan Mulai Bekerja

Komnas HAM telah mengumumkan pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat dalam kasus Munir Said Thalib


Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Kematian Munir

7 September 2022

Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Kematian Munir

Komnas HAM membentuk tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat kasus pembunuhan Munir Said Thalib.


Selain Munir, Inilah Daftar Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

7 September 2022

Selain Munir, Inilah Daftar Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Selain kasus Munir, terdapat segudang kasus pelanggaran HAM berat lainnya dalam catatan kelam sejarah Indonesia. Berikut daftarnya.