Ketua MPR: Setiap Pemimpin Patut Penuhi Sumpahnya

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pembukaan Festival Konstitusi dan Antikorupsi diisi dengan penandatanganan deklarasi antikorupsi.

    Pembukaan Festival Konstitusi dan Antikorupsi diisi dengan penandatanganan deklarasi antikorupsi.

    INFO MPR - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia memiliki segala potensi yang bisa dipakai untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Menurut dia, semua itu bergantung kepada para pemimpin, mulai pusat hingga yang di bawah.

    “Saatnya kita mengingat kembali akan tujuan kita bernegara, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” dalam sambutannya di acara pembukaan Festival Konstitusi dan Antikorupsi di Aula Baruga Petarani Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin, 24 Oktober 2016.

    Untuk itu, kata Zulkifli, setiap pemimpin patut mengingat dan melaksanakan janji dan sumpahnya. Artinya, taat pada konstitusi dan segala peraturan, berperilaku Pancasilais, disinari cahaya ilahi, mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki kesantunan, hormat menghormati, serta musyawarah mufakat dan adil bagi seluruh rakyat.

    Kepada mahasiswa yang ikut hadir pada acara tersebut, Zulkifli berpesan agar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih pada era pasar bebas sekarang ini. “Ini penting agar Indonesia bisa melepaskan diri dari peringatan Bung Karno, yaitu tidak menjadi bangsa kuli, baik di luar dan terlebih lagi di dalam negeri,” ujarnya.

    Acara pembukaan Festival Konstitusi dan Antikorupsi ini diisi dengan penandatanganan deklarasi antikorupsi oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan Rektor Unhas Dwia Aries Tina Pulubuhu. Dalam deklarasi itu antara lain disebutkan bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, para pemimpin lembaga negara bertekad mewujudkan Indonesia yang memiliki sistem ketatanegaraan bebas KKN, juga tidak memakai pengaruh diri untuk kepentingan pribadi dan golongan. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara