TNI AU Bantu Anggotanya yang Jadi Korban Dimas Kanjeng  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Padepokan Dimas Kanjeng di perbatasan Desa Wangkal dan Desa Gadingwetan, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu, 28 September 2016. TEMPO/ISHOMUDDIN

    Padepokan Dimas Kanjeng di perbatasan Desa Wangkal dan Desa Gadingwetan, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu, 28 September 2016. TEMPO/ISHOMUDDIN

    TEMPO.CO, Mojokerto - Pihak Pangkalan Udara Abdurahman Saleh, Malang, akan membantu pengembalian uang mahar yang disetorkan sejumlah anggota Lanud yang menjadi pengikut atau “santri” Taat Pribadi, pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

    “Kami punya badan hukum dan akan membantu pengembalian uang yang telah mereka setorkan sebagai mahar,” kata Kepala Penerangan Lanud Abdurahman Saleh Mayor Hamdi Londong Alu saat dihubungi, Selasa, 11 Oktober 2016.

    Menurut Londong, berdasarkan informasi sementara yang diketahui, ada lima anggota TNI AU Lanud Abdurahman Saleh yang menjadi pengikut Taat.

    Salah satunya Sersan Kepala Rahmad Dewaji, yang menjadi tersangka kasus pembunuhan salah satu anak buah Taat, Abdul Gani. Rahmad berperan sebagai orang yang membantu pembuangan mayat Gani ke Waduk Gajah Mungkur, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

    Sedangkan empat anggota lain, ucap Londong, dianggap sebagai korban penipuan penggandaan uang. Pangkat mereka masih rendah, di antaranya serka, pembantu letnan satu (peltu), dan prajurit satu (pratu).

    Mereka menjadi pengikut Taat sejak dua-tiga tahun lalu dengan jumlah uang mahar yang disetorkan beragam. Namun uang yang dijanjikan akan dilipatgandakan tak terwujud. “Ada yang setor Rp 4 juta, Rp 5 juta, bahkan Rp 10 juta,” ujarnya.

    Londong menjelaskan, pihaknya juga sedang menyelidiki kemungkinan keterlibatan anggota TNI AU dalam pengamanan padepokan. “Misalnya, dia ikut pengamanan dan dibayar, kami akan selidiki,” tuturnya.

    Londong juga mengakui sulit menerapkan sanksi indisipliner pada sejumlah anggota TNI AU yang ikut kegiatan Padepokan Dimas Kanjeng.

    Sebagaimana aturan di TNI, setiap anggota TNI harus melapor kepada atasan jika keluar wilayah tugas teritorial mereka. “Memang sulit dideteksi, bisa saja mereka izin ada kepentingan keluarga,” katanya.

    Soal anggota Lanud ikut kegiatan padepokan di luar jam dinas, Pihak Lanud tidak mempersoalkan keterlibatan anggotanya yang menyetor uang mahar untuk digandakan. “Semua dilakukan di luar jam dinas. Sama saja, misalnya, Anda ikut arisan, kan enggak masalah,” ujar Londong.

    ISHOMUDDIN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.