Sempat Ditolak, Peringatan 10 Asyura Kaum Syiah Dialihkan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekertaris Jendral Ahlul Bait Indonesia Ahmad Hidayat (Kedua Kiri) didampingi dua orang anak yang orang tuanya menjadi korban dalam penyerangan Muslim Syiah di Sampang, Muhammad Zaini (Kanan), Muhaimin Hamama (Kedua Kanan) saat memberikan keterangan dalam jumpa pers di gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (31/08). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Sekertaris Jendral Ahlul Bait Indonesia Ahmad Hidayat (Kedua Kiri) didampingi dua orang anak yang orang tuanya menjadi korban dalam penyerangan Muslim Syiah di Sampang, Muhammad Zaini (Kanan), Muhaimin Hamama (Kedua Kanan) saat memberikan keterangan dalam jumpa pers di gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (31/08). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Semarang – Rencana kegiatan penganut Syiah memperingati 10 Asyura di Jawa Tengah pada Rabu, 12 Oktober 2016, akan tetap dilaksanakan meski sempat ditolak oleh kelompok Forum Umat Islam (FUIS). Kegiatan yang sedianya digelar di Gedung Pusat Kesenian Jawa Tengah Komplek PRPP Semarang itu akhirnya dipindahkan ke Masjid Yayasan Nuruts Tsaqolain, Petek, Kota Semarang.

    Kepastian pengalihan tempat acara itu diputuskan dari hasil mediasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sabtu sore, 8 Oktober 2016. Mediasi dihadiri perwakilan Polda Jawa Tengah, Kodam IV Diponegoro, Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah, pengurus aliran Syiah, panitia peringatan 10 Asyura, Yayasan Nuruts Tsaqolain, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.

    Salah satu tokoh Syiah di Jawa Tengah, Miqdad Turkan, mengatakan penganut Syiah merupakan warga negara Indonesia yang berhak melakukan kegiatan. “Kami adalah Jamaah Ahlul Bait yang memiliki komitmen dengan bangsa Indonesia,” kata Miqdad yang merupakan murid Abdul Ghadir Bafaqih, pendiri aliran Syiah di Jepara.

    Miqdad menambahkan, dalam setiap kegiatannya penganut Syiah di Jawa Tengah selalu mengawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kegiatan 10 Suro itu, kata dia, akan diisi pengajian dan pembacaan doa-doa.

    Sebelumnya, beberapa orang yang mengatasnamakan diri Forum Umat Islam mendatangi Polda Jawa Tengah serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Mereka meminta agar Polda dan Dinas tak mengizinkan kegiatan penganut Syiah. “Yang menolak FUIS. Saya hanya mendampingi saja,” kata Zainal, salah seorang anggota FPI yang ikut dalam rombongan.

    Menurut Zainal mereka menolak kegiatan Syiah karena menganggap aliran ini sesat. Selain itu, selama ini ada kesan peringatan Asyura dilakukan dengan cara menyiksa diri.

    Sehari sebelumnya, 11 Oktober 2016, kata Zainal, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Laskar Islam Jateng-DIY Tolak Syiah dan PKI akan menggelar apel siaga. Kegiatan yang dipusatkan di Simpanglima Semarang itu diikuti antara lain Jemaah Ansyorusy Syariah Jawa Tengah, Gerakan Pemuda Ka’bah, Laskar Umat Islam Solo, Persis Semarang, dan lain-lain.

    Zainal menyatakan FPI Jawa Tengah tak berposisi menolak peringatan Asyura. FPI Jawa Tengah malah akan menggelar beberapa kegiatan di bulan Muharram itu, seperti pengajian, kegiatan sosial, dan santunan yatim piatu.

    Wakil Ketua MUI Jawa Tengah Ahmad Rafiq mempersilakan penganut Syiah mengadakan kegiatan sebagai salah satu bentuk keyakinannya. “Asal jangan sampai ada doa-doa atau kalimat yang menyinggung penganut Sunni,” kata Rafiq.

    Aktivis Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang Tedi Kholiluddin menyatakan penganut Syiah tak lagi bersembunyi (taqiyah). Tedi mengapresiasi kebijakan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memediasi dan mempersilakan penganut Syiah menggelar kegiatan. “Terutama dari pihak Polda Jawa Tengah yang menjamin keamanan untuk kegiatan teman-teman Syiah,” kata doktor sosiologi agama tersebut.

    ROFIUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.