Menteri Lukman Batal Buka Acara Simposium Kehidupan Beragama  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membaca doa pada Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, 1 Oktober 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membaca doa pada Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, 1 Oktober 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin batal membuka Simposium Internasional Kehidupan Beragama di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2016. Dalam simposium yang bakal digelar pada 5-7 Oktober 2016 itu, Lukman semestinya menjadi pembicara kunci pada pembukaan.

    Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama Muharam Marzuki mengatakan Menteri Lukman batal membuka kegiatan itu karena diundang secara mendadak oleh Presiden Joko Widodo untuk mengikuti rapat terbatas di Istana. "Beliau diundang ratas bersama Presiden," kata Marzuki.

    Meski batal membuka simposium, menurut Marzuki, Lukman sudah berencana meluangkan waktu untuk datang ke kegiatan yang dihadiri perwakilan dari beberapa negara itu. "Kemarin beliau sudah menyatakan oke," ujarnya.

    Simposium mengangkat tema "Managing Diversity, Fostering Harmony". Marzuki berharap simposium bisa memberi masukan dan saran dalam mengatur kehidupan umat beragama. "Kami berharap simposium ini menjadi titik pertemuan dan menjembatani perbedaan pandangan dalam kehidupan keagamaan," tuturnya.

    Menurut Marzuki, simposium diikuti 150 peserta yang terdiri atas seratus peserta yang terseleksi sebagai pemakalah dan peserta umum. Sejumlah nama yang menjadi narasumber adalah Robert W. Hefner dari Boston University, Azyumardi Azra dari Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, dan Gamal Farouq Gibril dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.