Selasa, 17 September 2019

Menteri Susi: Reklamasi Harus Sesuai Arahan Presiden Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri mantan Wakil KPK Bambang Widjajanto, Emil Salim, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam diskusi publik reklamasi di Auditorium KPK, 4 Oktober 2016. Tempo/Maya Ayu

    Dari kiri mantan Wakil KPK Bambang Widjajanto, Emil Salim, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam diskusi publik reklamasi di Auditorium KPK, 4 Oktober 2016. Tempo/Maya Ayu

    TEMPO.COJakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pembangunan reklamasi seharusnya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. "Permintaan Pak Presiden sudah sangat jelas," ujarnya dalam diskusi publik bertajuk “Kebijakan Reklamasi” di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2016.

    Reklamasi, dia melanjutkan, jangan sampai melanggar undang-undang. "Tidak boleh merusak lingkungan, tidak merugikan nelayan, dan tidak ada yang menabrak peraturan," katanya.

    Susi mengungkapkan, saat ini tercatat 37 lokasi yang akan dikembangkan melalui reklamasi. Dari total tersebut, ada 17 proyek reklamasi yang sudah berlangsung. Sedangkan 20 lainnya belum berlangsung.

    Susi menceritakan, pada rapat dengan Menteri Koordinator Kemaritiman terdahulu, hal yang dibahas adalah pembangunan bendungan. Pembangunan itu bertujuan mencegah banjir Jakarta. Namun ia menyayangkan karena ternyata yang dibangun lebih dulu adalah pulau-pulau dari bagian reklamasi Teluk Jakarta.

    Baca: Luhut Minta Urusan Reklamasi Tak Dipolitisasi

    Akibatnya, kata Susi, tak aneh jika sekarang Jakarta banjir. "Ini flooding project. Mempercepat air dari hulu, tapi malah memperlambat air menuju pantai. Bukan naturalisasi atau dibelokkan," dia menjelaskan.

    Susi menyadari bahwa izin reklamasi dengan luas tanah 500 hektare adalah wewenang pemerintah provinsi. Sedangkan tugasnya adalah memberi rekomendasi. "Pulau yang di bawah 500 hektare memang menggunakan izin pemprov. Tapi, ya kalau pulaunya ada 17, apalagi melibatkan tiga provinsi, mau bagaimana?" ucapnya.

    Baca: Sindir Jokowi & Ahok, Teks Proklamasi Jadi Teks Reklamasi

    Saat ini, Susi beserta kementerian terkait tengah menunggu keputusan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait dengan pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta. Proyek tersebut sebelumnya telah disepakati untuk dihentikan karena ada tumpang tindih peraturan.

    Susi menekankan, jika reklamasi dilanjutkan, pemerintah harus dipastikan memperoleh kewenangan lebih besar dibandingkan pihak swasta. "Saya setuju harus melibatkan swasta, tapi drive harus di pemerintah. Sebab, kalau hanya swasta, bisa seenaknya sendiri," katanya.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Baca Juga:
    Setya Novanto: Saya Tak Ada Urusan Proyek E-KTP
    LSI Sebut Elektabilitasnya Turun, Ahok: Terima Kasih

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Google Doodle, Memperingati Chrisye Pelantun Lilin-Lilin Kecil

    Jika Anda sempat membuka mesin pencari Google pada 16 September 2019, di halaman utama muncul gambar seorang pria memetik gitar. Pria itu Chrisye.