Menteri Susi: Reklamasi Harus Sesuai Arahan Presiden Jokowi  

Reporter

Dari kiri mantan Wakil KPK Bambang Widjajanto, Emil Salim, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam diskusi publik reklamasi di Auditorium KPK, 4 Oktober 2016. Tempo/Maya Ayu

TEMPO.COJakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pembangunan reklamasi seharusnya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. "Permintaan Pak Presiden sudah sangat jelas," ujarnya dalam diskusi publik bertajuk “Kebijakan Reklamasi” di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2016.

Reklamasi, dia melanjutkan, jangan sampai melanggar undang-undang. "Tidak boleh merusak lingkungan, tidak merugikan nelayan, dan tidak ada yang menabrak peraturan," katanya.

Susi mengungkapkan, saat ini tercatat 37 lokasi yang akan dikembangkan melalui reklamasi. Dari total tersebut, ada 17 proyek reklamasi yang sudah berlangsung. Sedangkan 20 lainnya belum berlangsung.

Susi menceritakan, pada rapat dengan Menteri Koordinator Kemaritiman terdahulu, hal yang dibahas adalah pembangunan bendungan. Pembangunan itu bertujuan mencegah banjir Jakarta. Namun ia menyayangkan karena ternyata yang dibangun lebih dulu adalah pulau-pulau dari bagian reklamasi Teluk Jakarta.

Baca: Luhut Minta Urusan Reklamasi Tak Dipolitisasi

Akibatnya, kata Susi, tak aneh jika sekarang Jakarta banjir. "Ini flooding project. Mempercepat air dari hulu, tapi malah memperlambat air menuju pantai. Bukan naturalisasi atau dibelokkan," dia menjelaskan.

Susi menyadari bahwa izin reklamasi dengan luas tanah 500 hektare adalah wewenang pemerintah provinsi. Sedangkan tugasnya adalah memberi rekomendasi. "Pulau yang di bawah 500 hektare memang menggunakan izin pemprov. Tapi, ya kalau pulaunya ada 17, apalagi melibatkan tiga provinsi, mau bagaimana?" ucapnya.

Baca: Sindir Jokowi & Ahok, Teks Proklamasi Jadi Teks Reklamasi

Saat ini, Susi beserta kementerian terkait tengah menunggu keputusan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait dengan pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta. Proyek tersebut sebelumnya telah disepakati untuk dihentikan karena ada tumpang tindih peraturan.

Susi menekankan, jika reklamasi dilanjutkan, pemerintah harus dipastikan memperoleh kewenangan lebih besar dibandingkan pihak swasta. "Saya setuju harus melibatkan swasta, tapi drive harus di pemerintah. Sebab, kalau hanya swasta, bisa seenaknya sendiri," katanya.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca Juga:
Setya Novanto: Saya Tak Ada Urusan Proyek E-KTP
LSI Sebut Elektabilitasnya Turun, Ahok: Terima Kasih

 






Menteri Trenggono Tampung Aspirasi Nelayan tentang PNBP Pascaproduksi

15 hari lalu

Menteri Trenggono Tampung Aspirasi Nelayan tentang PNBP Pascaproduksi

Trenggono mempersilakan pelaku usaha memberikan masukan terkait besaran indeks yang diinginkan.


Tenggelamkan! dan 5 Pernyataan Terviral Susi Pudjiastuti Saat Menjabat Menteri

17 hari lalu

Tenggelamkan! dan 5 Pernyataan Terviral Susi Pudjiastuti Saat Menjabat Menteri

Kala menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti kerap melontarkan kalimat kontroversial, terviral Tenggelamkan!


Susi Pudjiastuti Genap Berusia 58 Tahun, Kabar Terkininya?

17 hari lalu

Susi Pudjiastuti Genap Berusia 58 Tahun, Kabar Terkininya?

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kelahiran 15 Januari 1965, ini kini aktif sebagai Ketua Pandu Laut Nusantara.


Susi Air Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate dan Profesional, Catat Jadwal Wawancaranya

24 hari lalu

Susi Air Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate dan Profesional, Catat Jadwal Wawancaranya

Perusahaan maskapai penerbangan Susi Air membuka lowongan untuk fresh graduate dan profesional. Apa saja posisinya?


Susi Pudjiastuti Ikut Tanggapi Pernyataan Luhut Soal OTT KPK Jelek, Berikan 10 Tanda Tanya

29 hari lalu

Susi Pudjiastuti Ikut Tanggapi Pernyataan Luhut Soal OTT KPK Jelek, Berikan 10 Tanda Tanya

Pernyataan Luhut soal OTT KPK bikin citra Indonesia jelek tuai respons dari sejumlah pihak. Eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti pun turut berkomentar.


Tingkatkan Garam Premium, KKP Resmikan Rumah Garam Prisma

33 hari lalu

Tingkatkan Garam Premium, KKP Resmikan Rumah Garam Prisma

Pengelolaan rumah garam prisma di Pulau Legundi diserahkan kepada Koperasi Terang dan Garam Indonesia.


Kapal Illegal Fishing Tak Lagi Ditenggelamkan, KKP: Dimanfaatkan Nelayan

36 hari lalu

Kapal Illegal Fishing Tak Lagi Ditenggelamkan, KKP: Dimanfaatkan Nelayan

Menurut laporan KKP per 16 Desember 2022, terdapat total 97 kapal illegal fishing yang berhasil ditangkap.


Penangkapan Ikan Terukur Mulai Berlaku Januari 2023, Tunggu Persetujuan Jokowi

36 hari lalu

Penangkapan Ikan Terukur Mulai Berlaku Januari 2023, Tunggu Persetujuan Jokowi

Trenggono mengatakan program penangkapan ikan terukur diperlukan agar populasi perikanan terjaga dengan baik.


Susi Air Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA dan SMK, Simak Kualifikasinya

40 hari lalu

Susi Air Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA dan SMK, Simak Kualifikasinya

Walk in interview Susi Air bakal berlangsung di Susi Air Head Office, Pangandaran.


KKP Perkuat Kerja Sama Konservasi Habitat Pesut Mahakam

45 hari lalu

KKP Perkuat Kerja Sama Konservasi Habitat Pesut Mahakam

Populasi pesut Mahakam saat ini hanya sekitar 60-70 ekor. Tiap tahun rata-rata 4 ekor pesut mati.