Berani Kampanye Hitam di Medsos? Polri Siapkan Cyber Patrol

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pilkada. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Ilustrasi Pilkada. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Analis Kebijakan Madya Divisi Humas Markas Besar Polri Komisaris Besar Rikwanto mengatakan pihaknya telah menyiapkan patroli siber (cyber patrol) untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah 2017. Ini mengantisipasi kampanye hitam dan negatif melalui media sosial.

    "Cyber Patrol kami sudah canggih. Di Mabes Polri dan Polda Metro sudah ada. Kami gunakan untuk counter opini," kata Rikwanto dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 29 September 2016.

    Rikwanto menambahkan patroli siber akan diperkuat dengan intelijen media. Dengan intelijen, kata Rikwanto, dapat melihat proporsi pemberitaan, kepopuleran, tokoh, motivasi, dan arah ujaran. "Prinsipnya Polda dan Mabes siap mengawal Pilkada agar tidak terjadi hatespeech berlebihan dan ricuh, kata dia.

    Baca Juga:
    Demokrat Calonkan Agus Yudhoyono, Ruhut Menangis: Ada Apa?
    Terseret Kasus Seks Gatot, Pengacara: Reza Nurut karena...
    Heboh Gatot dan Dimas Kanjeng, Ternyata Ini Biangnya

    Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Qodari menilai penggunaan media sosial pada 2015 mengalami peningkatan signifikan. Menurut dia, terjadi transformasi media sosial menjadi media asosial. Bahkan menjadi media antisosial.

    Qodari memprediksi fenomena ini akan berulang pada pemilihan kepala daerah mendatang. Namun, kata dia, ini tidak terjadi di level masyarakat akar rumput. "Bukan di grassroot karena mereka tidak akan kepikiran sampai sana, tetapi buzzer itu bisa menulis apa saja," kata dia.

    Ia pun menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk mengatur alat kampanye tidak memadai. "Sangat sedikit pasalnya mengatur kampanye di sosial media," kata dia. Ia beranggapan peraturan ini bisa ditutupi oleh keberadaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia pun mengingatkan agar kepolisian mengantisipasi kelemahan UU ITE ini.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.