Bea Cukai Sita Mesin Produksi Rokok Ilegal di Klaten

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Akibat aksi tak terpuji oknum pengusaha rokok ini, potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp 123.180.000,-

    Akibat aksi tak terpuji oknum pengusaha rokok ini, potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp 123.180.000,-

    INFO NASIONAL - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI kembali menunjukkan prestasinya. Kali ini, Kantor Bea Cukai Wilayah Surakarta berhasil menyita satu unit mesin produksi rokok Shenzen seri GRA208 yang tidak dilengkapi lisensi di Klaten, Jawa Tengah, Selasa, 27 September 2016. Selain itu, melakukan penindakan terhadap rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa pita cukai sebanyak 410.600 batang.

    Penindakan ini berdasarkan informasi yang dikumpulkan intelijen Bea Cukai Surakarta dan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya petugas mengintai pergerakan sebuah mobil yang diduga membawa barang kena cukai ilegal, di Polodadi, Tarubasan, Karanganom, Klaten. Hasilnya, mobil tersebut kedapatan membawa rokok tidak dilekati pita cukai dalam bentuk batangan.

    Kepala Kantor Bea Cukai Surakarta Kunto Prasti Trenggono mengungkapkan, berdasarkan pengembangan dari keterangan empat orang tersangka, diperoleh informasi bahwa barang tersebut diproduksi di sebuah gudang yang tidak jauh dari lokasi penghentian sarana pengangkut.

    “Pada gudang yang dijadikan tempat memproduksi rokok ilegal tersebut, petugas mendapatkan satu unit mesin produksi rokok dan barang-barang pendukung seperti mesin ayak tembakau, kertas rokok, filter rokok, lem, sause rokok, dan tembakau rajang siap produksi,” ujar Kunto.

    Selanjutnya, petugas melakukan penyegelan terhadap gudang beserta barang-barang di dalamnya. Barang bukti pun dibawa ke kantor Bea Cukai Surakarta untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

    “Kasus itu berpotensi merugikan negara sebesar Rp 123.180.000,- dan diduga melanggar ketentuan pasal 50 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang cukai,” pungkasnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.