Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua KPK(1): Kami Ingin Sistem Pengawasan Berubah

Ketua KPK, Agus Rahardjo didampingi Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyampaikan pernyataaan disela aksi membunyikan kentongan bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2016. Dalam aksi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorpsi mendesak pimpinan KPK untuk mengirimkan surat resmi yang menyatakan penolakan terhadap rencana pembahasan Revisi UU KPK oleh DPR RI. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ketua KPK, Agus Rahardjo didampingi Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyampaikan pernyataaan disela aksi membunyikan kentongan bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2016. Dalam aksi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorpsi mendesak pimpinan KPK untuk mengirimkan surat resmi yang menyatakan penolakan terhadap rencana pembahasan Revisi UU KPK oleh DPR RI. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan sistem pencegahan korupsi tidak mungkin lagi dijalankan dengan cara lama. Untuk itu, KPK mengembangkan sistem yang baru.

Dalam wawancara sekitar 90 menit dengan wartawan Tempo Anton Aprianto, Linda Trianita, Aisha Shaidra, Muhammad Rizki, Reza Maulana, Sapto Yunus, dan fotografer Eko Siswono, pada Kamis pekan lalu, 22 September 2016, itu, Agus juga menjelaskan mengenai aplikasi telpon selular pintar bernama JAGA yang kini dikembangkan oleh lembaga yang dipimpinnya itu.

Baca: Ketua KPK(1): Mencegah Korupsi Tak Bisa Lagi Pakai Cara Lama

Agus juga membeberkan sederet kasus yang sedang ditangani komisi antirasuah itu, dari kasus suap yang melibatkan bekas Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman hingga reklamasi Teluk Jakarta. Berikut petikan wawancaranya yang diambil dari Majalah Tempo yang terbit Senin, 26 September 2016.

Apa saja yang Anda dan Komisioner KPK lain sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR?
Saya sampaikan KPK ingin memicu perubahan sistem. Sosialisasi dan pencegahan korupsi tidak mungkin lagi dijalankan dengan cara lama. Ketemu, tapi kemudian lupa. Seperti ikut kelas motivator, sampai nangis-nangis mengingat kesalahan, begitu keluar ruangan langsung lupa. Saya ingin revolusi mental. Keluar dari pertemuan langsung jalankan sistem yang baru. Semua warga Indonesia harus ikut menjaga. Itu sebabnya, KPK meluncurkan aplikasi JAGA. Ada JAGA sekolah, rumah sakit, dan perizinan. Ke depan akan dikembangkan ke aplikasi serupa untuk memantau pemilihan umum, hutan, dan masih banyak lagi.

Aplikasi ini sudah berjalan?
Sudah soft launching pada Juli lalu (tersedia di Play Store). Akan grand launching saat Hari Pemberantasan Korupsi pada 9 Desember. Sementara, basis data sekolah yang tersedia baru sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Fungsinya, masyarakat memperoleh layanan yang akuntabel, sementara pengendalian manajemen di dalam jadi lebih transparan. Misalnya, suatu sekolah baru punya satu guru matematika, tapi anggaran malah dialokasikan untuk pembangunan. Kita jadi bisa memberi masukan dari situ. Di gadget Anda sudah ada belum?

Jadi, menurut Anda, program pencegahan korupsi yang dilakukan pada periode sebelumnya belum efektif?
Kami belum mengukur efektivitasnya. Baru sebatas sosialisasi untuk mendorong masyarakat melakukan sesuatu yang baru.

Apa saja penekanannya dalam pembicaraan tentang anggaran dengan Komisi Hukum DPR?
Yang paling menarik adalah soal sistem keterbukaan anggaran di berbagai negara. Saya tampilkan contoh situs Sekretariat Angkatan Laut Amerika Serikat. Semua anggaran sangat rinci sampai kebutuhan operasional tiap personel. Juga, misalnya, tank M1 Abrams dijabarkan sampai ke sistem kendali tembakannya. Melebihi satuan 3 (dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan pagu anggaran di lingkup satuan kerja lembaga negara) di negara kita. Kalau sedetail itu, kan orang tidak mungkin lagi bisa "menitip". Hanya bagian riset yang anggarannya masih gelondongan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Ketua KPK (3): Dugaan Korupsi BUMN, KPK Gandeng Singapura

Komisi III (Komisi Hukum) sangat tertarik. Sampai-sampai, begitu saya cerita itu, anggota Dewan yang tadinya ingin bertanya enggak jadi. Saya sudah lama mempelajari ini, meski tidak sampai ke Amerika. Mengapa tidak kita ikuti best practices yang sudah ada? Semua yang kita rahasiakan di sini sudah sangat terbuka di sana.

Di periode pimpinan sebelumnya, KPK ingin masuk dalam detail anggaran. Sekarang berubah?
Kami tidak masuk, tapi ingin sistemnya yang berubah. Sehingga yang bisa mengawasi adalah rakyat, semua orang yang bisa mengakses Internet. Bukan cuma KPK, yang jumlah penyidiknya terbatas. Misalnya harga pembuatan jalan di titik ini Rp 1 miliar per kilometer, tapi di lokasi di dekatnya Rp 600 juta, kan gampang diketahui dengan data yang terbuka.

Apa perbedaan sistem itu dengan sistem anggaran di negara kita?
Persetujuannya gelondongan (di Indonesia). Misalnya, perbaikan jalan seluruh Indonesia Rp 30 triliun. Begitu disetujui DPR pada Oktober, Kementerian Pekerjaan Umum masih harus membaginya ke sekian daerah, menentukan jenis pekerjaan dan pembayaran. Perlu paperwork yang sangat banyak. Kalau pakai sistem anggaran yang detail, kan bisa langsung jalan. Maka, keterlambatan penyerapan anggaran bukan karena KPK memburu koruptor, tapi memang sistem kita enggak siap. Jangan kemudian jadi alasan diskresi.

TIM TEMPO

Dimas Kanjeng Tersangka

Ini Salawat Fulus, Klaim Ajaran Dimas Kanjeng Gandakan Uang
Soal Dimas Kanjeng, Polda: Uang Diganda, Nomor Seri Bagaimana

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Geledah Dua Rumah Adik Rafael Alun di Tangsel, Penyidik KPK Bawa Sejumlah Dokumen

25 menit lalu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua rumah milik adik Rafael Alun Trisambodo, Selasa 6 Juni 2023. Rumah tersebut berada di Cirendeu, Kota Tangerang Selatan. TEMPO/Muhammad Iqbal.
Geledah Dua Rumah Adik Rafael Alun di Tangsel, Penyidik KPK Bawa Sejumlah Dokumen

Penyidik KPK menggeledah dua rumah milik adik Rafael Alun Trisambodo di Tangsel. Membawa sejumlah dokumen.


Profil Dadan Tri Yudianto, Eks Komisaris Wika Beton Termuda Tersangka KPK

3 jam lalu

Mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 6 Juni 2023. Kasus yang menjerat Dadan merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang telah menyeret Hakim Agung Gazalba Saleh menjadi terdakwa di pengadilan. TEMPO/Imam Sukamto
Profil Dadan Tri Yudianto, Eks Komisaris Wika Beton Termuda Tersangka KPK

Dadan Tri Yudianto tercatat sebagai komisaris termuda di PT Wijaya Karya Beton saat diangkat pada 2021. Usianya saat itu belum genap 35 tahun.


KPK Beberkan Kronologi Peran Dadan Tri Yudianto di Kasus Hasbi Hasan

3 jam lalu

Mantan Komisaris PT. Wika Beton, Dadan Tri Yudianto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Dadan Tri Yudianto, diperiksa sebagai tersangka dan belum menjalani penahanan dalam penyidikan pengembangan tindak pidana korupsi dugaan kasus suap pengurusan Perkara di MA. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Beberkan Kronologi Peran Dadan Tri Yudianto di Kasus Hasbi Hasan

KPK membeberkan peran Dadan Tri Yudianto dalam kasus pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Ia menjadi perantara uang ke Hasbi Hasan.


KPK Tahan Dadan Tri Yudianto dalam Kasus Pengurusan Perkara di MA

4 jam lalu

Mantan Komisaris PT. Wika Beton, Dadan Tri Yudianto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Dadan Tri Yudianto, diperiksa sebagai tersangka dan belum menjalani penahanan dalam penyidikan pengembangan tindak pidana korupsi dugaan kasus suap pengurusan Perkara di MA. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tahan Dadan Tri Yudianto dalam Kasus Pengurusan Perkara di MA

KPK resmi menahan mantan Komisaris Independen PT Wijaya Karya Beton Dadan Tri Yudianto dalam kasus korupsi pengurusan perkara di Mahkamah Agung


KPK Geledah Dua Rumah Milik Adik Rafael Alun Trisambodo di Tangsel

8 jam lalu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua rumah milik adik Rafael Alun Trisambodo, Selasa 6 Juni 2023. Rumah tersebut berada di Cirendeu, Kota Tangerang Selatan. TEMPO/Muhammad Iqbal.
KPK Geledah Dua Rumah Milik Adik Rafael Alun Trisambodo di Tangsel

KPK menggeledah dua rumah milik adik tersangka Rafael Alun Trisambodo di Tangerang Selatan.


Rijatono Lakka Penyuap Lukas Enembe Dituntut 5 Tahun Penjara

9 jam lalu

Direktur PT. Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 20 Januari 2023. Rijatono Lakka, diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji sebesar Rp 1 miliar, terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.  TEMPO/Imam Sukamto
Rijatono Lakka Penyuap Lukas Enembe Dituntut 5 Tahun Penjara

Rijatono Lakka, Direktur PT Tabi Bangun Papua yang juga terdakwa penyuap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, dituntut pidana 5 tahun penjara.


KPK Panggil Eks Dirut Antam dan Dirut MRT di Kasus Korupsi Pengolahan Anoda Logam

10 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Ali Fikri menyatakan bahwa KPK telah melakukan penyidikan pengembangan dugaan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI, dengan menjadwalkan pemanggilan dua orang pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru yaitu Sekretaris MA, Hasbi Hasan dan pihak swasta untuk memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan diharapkan keduanya bersikap kooperatif pada Rabu (17/5). TEMPO/Imam Sukamto
KPK Panggil Eks Dirut Antam dan Dirut MRT di Kasus Korupsi Pengolahan Anoda Logam

Dua mantan petinggi PT Antam yang dipanggil, yakni Dirut Antam 2015-2017 Tedy Badrujaman dan Dirut Antam 2017-2019 Arie Prabowo Ariotedjo.


Geledah Rumah Mewah Andhi Pramono di Batam, KPK: untuk Kumpulkan Alat Bukti

10 jam lalu

Dua polisi tampak ikut mengawal penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggeledah rumah yang diduga milik mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono di Perumahan Grand Summit, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa 6 Juni 2023. ANTARA/Yude
Geledah Rumah Mewah Andhi Pramono di Batam, KPK: untuk Kumpulkan Alat Bukti

KPK menggeledah rumah yang diduga milik mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono di Perumahan Grand Summit, Kelurahan Tiban Indah, Batam


KPK Panggil Dirut PT Kereta Cepat di Kasus Korupsi Pembangunan Rel

11 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Ali Fikri menyatakan bahwa KPK telah melakukan penyidikan pengembangan dugaan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI, dengan menjadwalkan pemanggilan dua orang pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru yaitu Sekretaris MA, Hasbi Hasan dan pihak swasta untuk memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan diharapkan keduanya bersikap kooperatif pada Rabu (17/5). TEMPO/Imam Sukamto
KPK Panggil Dirut PT Kereta Cepat di Kasus Korupsi Pembangunan Rel

KPK memanggil Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi sebagai saksi kasus suap pembangunan jalur kereta api


Dewas KPK Segera Umumkan Hasil Pemeriksaan Kasus Pemecatan Endar dan Kebocoran Dokumen Penyelidikan ESDM

11 jam lalu

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin, 23 Desember 2019. TEMPO/Andita Rahma
Dewas KPK Segera Umumkan Hasil Pemeriksaan Kasus Pemecatan Endar dan Kebocoran Dokumen Penyelidikan ESDM

Dewas KPK menyatakan hampir merampungkan pemeriksaan terhadap laporan soal pemecatan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro dan kebocoran dokumen