Selasa, 17 September 2019

Genjot Program Deradikalisasi, BNPT Libatkan Belasan Kementrian

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Pol. Suhardi Alius.TEMPO/Imam Sukamto

    Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Pol. Suhardi Alius.TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Sukoharjo - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme akan melibatkan berbagai kementerian dalam program deradikalisasi agar program ini bisa lebih efektif. "Program ini baru kami bahas secara intensif dengan 17 kementerian," kata Ketua BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius di Pesantren Ulul Albab, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin 26 September 2016.

    Menurut Suhardi, dalam kerja sama itu mereka akan berbagi peran dan tanggung jawab, terutama berbagi anggaran untuk menangkal gerakan radikal di tanah air. "Selain efektif, BNPT juga sangat terbantu dari sisi anggaran," kata Suhardi.

    Dia mencontohkan, Kementerian Pendidikan akan bertugas menyusun kurikulum dan materi dalam program deradikalisme. Sedang Kementerian Agama akan membantu melakukan pendekatan dengan kelompok dan organisasi berbasis keagamaan. "Kementerian Sosial juga akan berperan besar dalam konsep ini," kata Suhardi.

    Suhardi berharap program itu bisa segera terealisasi dalam waktu cepat. Sebab, lembaganya butuh penanganan cepat, terutama dalam kasus banyaknya warga negara Indonesia yang mencoba masuk ke Suriah.

    "Kami tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendatanya," katanya.

    Proses pendataan WNI yang berangkat ke Suriah rumit lantaran sebagian dari mereka pergi membawa keluarga. "Mereka akan kami pulangkan dan dinetralisir," kata Suhardi. Hanya saja, dia belum bersedia menjelaskan lokasi yang akan digunakan untuk penanganannya.

    Sebelumnya anggota Komisi Hukum DPR RI Wenny Warouw mengatakan komisinya mendorong pemberlakukan program deradikalisasi di seluruh indonesia. Namun, mereka masih akan menunggu rincian program strategis BNPT. "Misalnya di Poso, di mana (program deradikalisasi) mau diterapkan? Siapa yang terlibat? Harus lebih jelas, lebih fokus," kata Wenny.

    Wenny mengatakan BNPT, sebagai 'leading sector' isu terorisme, harus mendetilkan fungsi keterlibatan 17 kementerian dan lembaga yang ada dalam Satgas Terorisme. "Kalau perlu kami minta daftar lampiran. Sebagai pengemban pengawasan kepada mereka (BNPT), Komisi Hukum harus tahu rincian itu," ujarnya.

    AHMAD RAFIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Google Doodle, Memperingati Chrisye Pelantun Lilin-Lilin Kecil

    Jika Anda sempat membuka mesin pencari Google pada 16 September 2019, di halaman utama muncul gambar seorang pria memetik gitar. Pria itu Chrisye.