Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM: Rekomendasi Penyelesaian Kasus 1965 Ada di Presiden

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat. TEMPO/Iqbal Ichsan
Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat. TEMPO/Iqbal Ichsan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional untuk HAM (Komnas HAM) Imdadun Rahmat membenarkan bahwa rekomendasi penyelesaian perkara 1965 sudah sampai ke Presiden Joko Widodo. Namun, ia mengaku tidak mengetahui bentuk akhir rumusan rekomendasi tersebut. "Karena itu bukan hasil bersama, kami tak tahu. Bunyinya seperti apa, saya tak tahu," ujar Imdadun saat ditemui di Kompleks Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Kamis, 22 September 2016.

Menurut Imdadun, rekomendasi akhir yang diserahkan ke Jokowi dirumuskan sepihak oleh tim ahli yang ditunjuk Menkopolhukam. Tim ahli itu terdiri atas sejumlah akademikus. Tim bentukan mantan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan itu, kata Imdadun, tidak melibatkan tim awal yang dibentuk pemerintah untuk menyelesaikan perkara 1965.

Tim awal yang dimaksud Imdadun terdiri atas Menkopolhukam, Komnas HAM, Kepala Polri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Panglima TNI, Menteri Hukum dan HAM, serta jaksa agung. Hasil rembukan tim awal ini berujung pada pelaksanaan simposium “Membedah Tragedi 1965 dari Sudut Pandang Kesejarahan”, yang dilaksanakan di Hotel Arya Duta, pada April lalu.

Setelah simposium itu, sekelompok purnawirawan militer dan sejumlah organisasi masyarakat mengadakan simposium tandingan pada awal Juni 2016. Simposium tandingan itu juga menghasilkan sejumlah rekomendasi.

"Tim ahli bentukan Pak Luhut juga mengambil sumber dari simposium tandingan," kata Imdadun. "Lalu bahannya diambil, digabungkan, dan dinilai dari kacamata tim ahli (bentukan Luhut). Ini di luar kerja sama tujuh lembaga tadi."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komnas HAM, Imdadun mengatakan, sempat diundang untuk memberi opini terhadap rekomendasi rumusan tim ahli yang berisi sejumlah akademikus tersebut. Dia tak menampik bahwa pihaknya sempat berbeda pendapat mengenai isi rumusan tersebut. "Kami sempat memberi masukan, tapi tak tahu apakah selanjutnya ada perubahan (sebelum dibawa ke Jokowi)."

Meskipun perumusan hasil dua rekomendasi simposium 1965 dilakukan pada era Luhut, Imdadun mengatakan hasil rumusan tim ahli sampai ke Presiden saat Menkopolhukam sudah dijabat Wiranto. Wiranto belum bersedia berkomentar.

YOHANES PASKALIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demonstrasi di Bangladesh: Pengerahan Militer dan Jam Malam hingga Disoroti Kepala HAM PBB

16 jam lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Demonstrasi di Bangladesh: Pengerahan Militer dan Jam Malam hingga Disoroti Kepala HAM PBB

Beberapa hari belakangan, Bangladesh menjadi sorotan dunia karena aksi demonstrasi besar-besaran


Aktivis HAM Papua Yan Warinussy Ditembak Orang Tak Dikenal, JDP: Pembungkaman Kebebasan Berekspresi

3 hari lalu

Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk
Aktivis HAM Papua Yan Warinussy Ditembak Orang Tak Dikenal, JDP: Pembungkaman Kebebasan Berekspresi

Kata Jaringan Damai Papua atau JDP merespons kabar penembakan terhadap aktivis HAM sekaligus advokat senior, Yan Christian Warinussy.


Komnas HAM: Jakarta Tidak Ramah HAM tapi Dapat Penghargaan HAM dari Kemenkumham

13 hari lalu

Ilustrasi Monas (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Komnas HAM: Jakarta Tidak Ramah HAM tapi Dapat Penghargaan HAM dari Kemenkumham

Menurut Komnas HAM, Jakarta merupakan provinsi yang selama lima tahun berturut-turut sebagai wilayah tertinggi dalam pengaduan dugaan pelanggaran HAM.


Catatan Berbagai Lembaga untuk Polri di HUT Bhayangkara ke-78: Kritisi Tindakan Represif Polisi

18 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jokowi memberikan semangat kepada Polri untuk terus menjunjung tinggi keberanian dan berinovasi, solidaritas, dan kehormatan Polri dalam menjaga Pancasila dan NKRI serta selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. TEMPO/Subekti.
Catatan Berbagai Lembaga untuk Polri di HUT Bhayangkara ke-78: Kritisi Tindakan Represif Polisi

HUT Bhayangkara 78 menjadi momen krusial dimana beberapa lembaga negara mengungkapkan catatannya kepad Polri. Berikut adalah di antaranya


HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International: Polri Gagal Tegakkan HAM

20 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International: Polri Gagal Tegakkan HAM

Pada perayaan HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International Indonesia beberkan dosa-dosa Polri terkait pelanggaran HAM.


HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International: Momentum Kaji Ulang Revisi RUU Polri

20 hari lalu

Perwakilan koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dan anti korupsi; (dari kanan) mantan Pimpinan KPK Saut Situmorang, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan Kabid Riset dan Advokasi Kebijakan Publik LBH-AP PP Muhammadiyah Gufroni saat melayangkan surat terbuka kepada MK, pada Kamis, 4 April 2024 di Gedung MK. Mereka mendorong Presiden Jokowi dipanggil dalam sidang PHPU Pilpres 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International: Momentum Kaji Ulang Revisi RUU Polri

Amnesty International Indonesia singgung soal revisi UU Polri di HUT Bhayangkara ke-78.


Besok Debat Capres AS 2024 Hak Aborsi Jadi Isu Penting, Apa itu Hak Aborsi?

25 hari lalu

Aktivis hak aborsi menggalar aksi demi di depan rumah Hakim Agung Amerika Serikat Samuel Alito di Alexandria, Virginia, AS, 27 Juni 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein
Besok Debat Capres AS 2024 Hak Aborsi Jadi Isu Penting, Apa itu Hak Aborsi?

Hak aborsi, yang dikenal dengan Roe v. Wade adalah keputusan penting dalam sejarah Konstitusi Amerika Serikat yang melindungi hak perempuan.


Peran BJ Habibie di Masa Pemerintahannya: Kebebasan Pers, Reformasi Hukum, hingga Pelepasan Timor Timur

26 hari lalu

BJ Habibie. TEMPO/Aditia Noviansyan
Peran BJ Habibie di Masa Pemerintahannya: Kebebasan Pers, Reformasi Hukum, hingga Pelepasan Timor Timur

Selama menjabat sebagai Presiden RI, BJ Habibie memberikan ruang yang luas untuk HAM dan demokrasi, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.


Moskow Minta Hamas Bebaskan Warga Rusia yang Disandera

39 hari lalu

Warga Palestina mencari korban di lokasi serangan Israel terhadap rumah-rumah, saat konflik antara Israel dan Hamas di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 26 Oktober 2023. Pemboman Israel di Gaza telah menewaskan 50 sandera yang ditangkap dalam penggerebekan militan Hamas pada 7 Oktober lalu, kata surat kabar Kommersant Rusia. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Moskow Minta Hamas Bebaskan Warga Rusia yang Disandera

Komisioner HAM Rusia menyerukan kepada para pejabat badan internasional untuk segera mengambil tindakan guna membebaskan warga Rusia yang masih disandera Hamas.


Suara dari Papua

43 hari lalu

Suara dari Papua

Gerakan solidaritas ini menyokong upaya suku Awyu menyelamatkan tanah ulayat mereka dari ekspansi perkebunan sawit di Boven Digoel, Papua Selatan.