Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM: Rekomendasi Penyelesaian Kasus 1965 Ada di Presiden

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat. TEMPO/Iqbal Ichsan
Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat. TEMPO/Iqbal Ichsan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional untuk HAM (Komnas HAM) Imdadun Rahmat membenarkan bahwa rekomendasi penyelesaian perkara 1965 sudah sampai ke Presiden Joko Widodo. Namun, ia mengaku tidak mengetahui bentuk akhir rumusan rekomendasi tersebut. "Karena itu bukan hasil bersama, kami tak tahu. Bunyinya seperti apa, saya tak tahu," ujar Imdadun saat ditemui di Kompleks Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Kamis, 22 September 2016.

Menurut Imdadun, rekomendasi akhir yang diserahkan ke Jokowi dirumuskan sepihak oleh tim ahli yang ditunjuk Menkopolhukam. Tim ahli itu terdiri atas sejumlah akademikus. Tim bentukan mantan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan itu, kata Imdadun, tidak melibatkan tim awal yang dibentuk pemerintah untuk menyelesaikan perkara 1965.

Tim awal yang dimaksud Imdadun terdiri atas Menkopolhukam, Komnas HAM, Kepala Polri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Panglima TNI, Menteri Hukum dan HAM, serta jaksa agung. Hasil rembukan tim awal ini berujung pada pelaksanaan simposium “Membedah Tragedi 1965 dari Sudut Pandang Kesejarahan”, yang dilaksanakan di Hotel Arya Duta, pada April lalu.

Setelah simposium itu, sekelompok purnawirawan militer dan sejumlah organisasi masyarakat mengadakan simposium tandingan pada awal Juni 2016. Simposium tandingan itu juga menghasilkan sejumlah rekomendasi.

"Tim ahli bentukan Pak Luhut juga mengambil sumber dari simposium tandingan," kata Imdadun. "Lalu bahannya diambil, digabungkan, dan dinilai dari kacamata tim ahli (bentukan Luhut). Ini di luar kerja sama tujuh lembaga tadi."

Baca Juga:

Suara dari Papua

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komnas HAM, Imdadun mengatakan, sempat diundang untuk memberi opini terhadap rekomendasi rumusan tim ahli yang berisi sejumlah akademikus tersebut. Dia tak menampik bahwa pihaknya sempat berbeda pendapat mengenai isi rumusan tersebut. "Kami sempat memberi masukan, tapi tak tahu apakah selanjutnya ada perubahan (sebelum dibawa ke Jokowi)."

Meskipun perumusan hasil dua rekomendasi simposium 1965 dilakukan pada era Luhut, Imdadun mengatakan hasil rumusan tim ahli sampai ke Presiden saat Menkopolhukam sudah dijabat Wiranto. Wiranto belum bersedia berkomentar.

YOHANES PASKALIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Moskow Minta Hamas Bebaskan Warga Rusia yang Disandera

3 hari lalu

Warga Palestina mencari korban di lokasi serangan Israel terhadap rumah-rumah, saat konflik antara Israel dan Hamas di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 26 Oktober 2023. Pemboman Israel di Gaza telah menewaskan 50 sandera yang ditangkap dalam penggerebekan militan Hamas pada 7 Oktober lalu, kata surat kabar Kommersant Rusia. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Moskow Minta Hamas Bebaskan Warga Rusia yang Disandera

Komisioner HAM Rusia menyerukan kepada para pejabat badan internasional untuk segera mengambil tindakan guna membebaskan warga Rusia yang masih disandera Hamas.


Suara dari Papua

8 hari lalu

Suara dari Papua

Gerakan solidaritas ini menyokong upaya suku Awyu menyelamatkan tanah ulayat mereka dari ekspansi perkebunan sawit di Boven Digoel, Papua Selatan.


31 Tahun Komnas HAM, Apa Alasan Pembentukannya?

9 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komnas HAM memeriksa kembali Prabowo Subianto dalam kasus kejahatan penghilangan paksa aktivis 97-98 di depan Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary No.4b, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
31 Tahun Komnas HAM, Apa Alasan Pembentukannya?

Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (Komnas HAM) telah berdiri sejak 31 tahun. Begini alasan pembentukannya.


INFID Soroti Kasus Perampasan Hutan Adat Papua, Sebut Bagian dari Pembunuhan Alam dan Kejahatan HAM

11 hari lalu

Aktivis membentangkan poster saat perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
INFID Soroti Kasus Perampasan Hutan Adat Papua, Sebut Bagian dari Pembunuhan Alam dan Kejahatan HAM

INFID mengatakan, perampasan hutan adat Papua itu merupakan tindakan pembunuhan alam dan kejahatan hak asasi manusia atau HAM.


Heru Budi Lantik 35 Anggota Gugus Tugas Tim Daerah Bisnis dan HAM, Apa Tugasnya ?

12 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik, mengukuhkan, dan mengambil sumpah jabatan 203 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta pada Rabu, 27 Desember 2023/Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta
Heru Budi Lantik 35 Anggota Gugus Tugas Tim Daerah Bisnis dan HAM, Apa Tugasnya ?

Heru Budi melantik 35 anggota tim gugus tugas daerah bisnis dan HAM yang berasal dari sejumlah pejabat OPD di Pemprov Jakarta.


Koalisi Masyarakat dan Pers di Surabaya Gelar Aksi Tolak RUU Penyiaran

18 hari lalu

Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompers) menggelar aksi menolak RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa, 28 Mei 2024. Dok AJI Surabaya
Koalisi Masyarakat dan Pers di Surabaya Gelar Aksi Tolak RUU Penyiaran

Koalisi menilai RUU Penyiaran memuat pasal-pasal bermasalah yang mengancam kerja-kerja jurnalistik.


People's Water Forum 2024 di Bali Dibubarkan Patriot Garuda Nusantara, Peneliti: Pelanggaran HAM

24 hari lalu

People Water Forum. Foto : People's Water Forum
People's Water Forum 2024 di Bali Dibubarkan Patriot Garuda Nusantara, Peneliti: Pelanggaran HAM

Pembubaran paksa acara People's Water Forum 2024 oleh Patriot Garuda Nusantara dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).


Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

28 hari lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

29 hari lalu

Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 28 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.


Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

31 hari lalu

Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan aksi kamisan yang ke-813 di seberang Istana, Gambir, Jakarta, Kamis, 25 Apri 2024. Dalam aksinya masa menuntut Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dengan dituduh terlibat GAM serta mengidentifikasi penemuan tulang manusia di reruntuhan Rumoh Geudong. TEMPO/ TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

Bulan Mei dikenang sebagai penanda lahirnya Reformasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, bulan ini dikenang dengan duka mendalam dari kasus penculikan.