Bursa Cagub DKI: Pengawal Risalah Istiqlal Sambangi Cikeas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana selama rapat koalisi Cikeas. Imelda

    Suasana selama rapat koalisi Cikeas. Imelda

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional akan mengumumkan bakal calon Gubernur DKI Jakarta siang ini. Para ketua umun partai tersebut dijadwalkan bertemu di rumah Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas.

    Menjelang pengumuman tersebut, rumah SBY didatangi masyarakat yang tergabung dalam Pengawal Risalah Istiqlal. Tampak Ketua Umum Front Pembela Islam Ahmad Shabri Lubis, Didin Hafidhuddin dan Bachtiar Nasir. "Kami ingin menghadap pak SBY, untuk merekomendasikan calon," kata juru bicara Pengawal Risalah Istiqlal Bachtiar Nasir di Cikeas, Kamis, 22 September 2016.

    Bachtiar menuturkan kedatangannya untuk meminta SBY agar mau menampung aspirasi umat dalam menentukan bakal calon Gubernur DKI. "Kami minta jangan ada transaksi politik," ucapnya. Namun, Bachtiar enggan menyebutkan siapa yang akan direkomendasikan oleh Pengawal Risalah Istiqlal. "Ya nama-nama yang selama ini beredar, ada pak Sandi, pak Yusril," ucapnya.

    Kelompok ulama dan tokoh Islam di Jakarta berkumpul di Masjid Istiqlal, Ahad pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut mereka mengeluarkan sembilan risalah Istiqlal yang dibacakan dalam acara silaturahmi akbar.

    Sembilan risalah yang dibacakan oleh Bachtiar Nasir, Rizieq Shihab, Didin Hafidudin, Amien Rais, dan Hidayat Nur Wahid itu antara lain.

    1. Kepada seluruh umat Islam merapatkan barisan untuk memenangkan pemimpin muslim yang lebih baik.
    2. Diserukan kepada partai pro-rakyat agar berupaya maksimal untuk menyepakati satu calon pasangan, calon gubernur muslim.
    3. Diserukan kepada seluruh umat Islam untuk beramai-ramai menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada DKI 2017.
    4. Diserukan kepada seluruh umat Islam untuk berpegang kukuh kepada agamanya dengan hanya memilih calon muslim, dan haram memilih non-muslim dan haram pula golput.
    5. Diserukan kepada kaum muslimin untuk menolak, melawan, dan melaporkan segala bentuk suap, baik itu berbentuk money politic maupun serangan fajar.
    6. Pentingnya partai politik pro-rakyat untuk memaksimalkan daya yang mereka miliki serta melibatkan seluruh potensi atau elemen umat untuk memenangkan pasangan cagub cawagub yang disepakati umat.
    7. Mengokohkan ukhuwah dan mewaspadai segala bentuk fitnah dan adu domba yang ditujukan kepada calon yang diusung oleh umat.
    8. Mengingatkan seluruh pengurus KPU DKI, RT/RW yang ditugasi sebagai KPPS untuk mengawal dan mengawasi jalannya Pilkada, agar terwujud Pilkada DKI yang jujur dan adil.
    9. Mengimbau kepada partai yang mendukung calon non-muslim untuk mencabut dukungannya. Apabila tidak mengindahkan imbauan ini, maka diserukan kepada umat untuk tidak memilih partai tersebut.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.