Banjir Garut, Ini Perintah Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Johan Budi usai berdiskusi di Istana Merdeka, Jakarta, 12 Januari 2016. Johan Budi terakhir menjabat Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Johan Budi usai berdiskusi di Istana Merdeka, Jakarta, 12 Januari 2016. Johan Budi terakhir menjabat Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo menyampaikan belasungkawa atas banjir bandang yang terjadi di Garut dan tanah longsor di Sumedang. Juru bicara Kepresidenan, Johan Budi, mengatakan Presiden sudah memerintahkan Kementerian Sosial terjun langsung dan berupaya membantu para korban. 

    "Secepatnya mengambil langkah yang perlu diambil terhadap korban ataupun fasilitas umum," kata Johan di kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 21 September 2016. Perintah yang sama ditujukan kepada Kementerian Kesehatan untuk membantu penanggulangan bencana. 

    Terkait dengan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga diminta ikut membantu. Presiden ingin Kementerian PUPR memperbaiki sarana infrastruktur yang rusak. Ke depan, kata Johan, Jokowi meminta warga lebih waspada tidak hanya terhadap tanah longsor, tapi juga terhadap bahaya banjir. 

    Saat ini upaya pencarian dan penyelamatan korban banjir bandang di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melansir setidaknya 19 orang tewas dan 18 orang lain masih dalam pencarian. 

    Sekitar 1.000 warga diungsikan. BNPB menyebutkan hujan berintensitas tinggi dan berdurasi panjang ditambah tingginya tingkat kerentanan menjadi penyebab. Banjir bandang pun menerjang daerah Bayongbong, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Banyuresmi, Karangpawitan, Kabupaten Garut, pada Rabu dinihari tadi.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.