Bupati Dedi: Saya Seorang Marhaenis  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta, Jawa Barat. TEMPO/Nanang Sutisna

    Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta, Jawa Barat. TEMPO/Nanang Sutisna

    TEMPO.COIndramayu - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Marhaenisme bukan milik satu golongan saja, melainkan milik bangsa Indonesia.

    "Meski saya Ketua Golkar Jawa Barat, saya ini seorang Marhaen. Saya menjalankan Marhaenisme itu dalam pola aplikatif, baik sebagai Ketua Golkar maupun sebagai Bupati Purwakarta," katanya saat memberikan amanat dalam Musyawarah Daerah Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Rabu, 14 September 2016.

    Baca:
    Soal Pencalonan Gubernur, Ini Jawaban Bupati Dedi   
    Kenapa Bupati Dedi Barter Bahan Pokok dengan Operasi Angkot?

    Dedi menekankan pentingnya mengimplementasikan Marhaenisme dalam setiap kebijakan regional ataupun nasional. Ia optimistis dimensi aplikatif nilai-nilai Marhaenisme dapat mengantarkan Jawa Barat menuju kesejahteraan.

    Dalam rilis Humas DPD Partai Golkar Jawa Barat yang diterima Tempo, Dedi menyebutkan Marhaen diambil Presiden Soekarno dari nama seorang petani Bandung Selatan di Jawa Barat.

    Soekarno menyebut Marhaen sebagai sosok petani yang memiliki lahan sawah, alat produksi, dan hasil untuk kepentingan sendiri. Lalu, dijadikannya paham Marhaenisme ciptaannya.

    Ketika disinggung soal alasan dia berbicara tentang Marhaenisme padahal istilah tersebut terbilang asing dalam partai yang dia pimpin, Dedi menegaskan bahwa Marhaenisme dapat menjadi spirit Jawa Barat dalam meraih swasembada di bidang pertanian. "Saya mendalami ide-ide Bung Karno, Marhaenisme itu sudah menjadi bagian kultur masyarakat Jawa Barat. Itu cikal-bakal serta roh kemandirian Jawa Barat dalam soal pangan, misalnya dalam upaya meraih swasembada beras," tuturnya.

    Bupati Purwakarta itu berujar kontekstualisasi Marhaenisme kini tecermin dalam laku kebudayaan yang dilakukan masyarakat tradisional di Jawa Barat. Mereka memproduksi beras sendiri, di lahan sendiri, dan sisanya disimpan di leuit (lumbung). Saat masa paceklik, beras yang disimpan itu masih aman dan digunakan untuk kebutuhan sendiri. "Itulah konsep Soekarno tentang Marhaenisme yang telah ratusan tahun diterapkan masyarakat adat. Marhaenisme itu yang menghasilkan goah atau leuit atau lumbung," ucapnya.

    NANANG SUTISNA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.