Polri Dalami Temuan PPATK Soal Aliran Dana Teroris

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar. ANTARA/Wahyu Putro A

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia berupaya mendalami aliran dana terorisme. Juru bicara Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, menyatakan, lembaganya telah mendapatkan informasi tersebut, tinggal bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    "Kalau dari negara tertentu nanti tinggal kerja sama dengan penegak hukum di sana," kata Boy Rafli di Jakarta, Jumat, 9 September 2016.

    Menurut dia, penegak hukum atau lembaga lainnya masih harus menelusuri asal data tersebut. Hal itu untuk mengetahui apakah dana itu terkait langsung dengan aktivitas terorisme atau jaringannya.

    Baca: PPATK Temukan Aliran Dana Rp 88 M dari Australia untuk Teroris

    Saat ini, Polri terus berupaya mendalami data atau informasi yang diperoleh, begitu pula dengan aliran dana dari kelompok ISIS yang diduga mengalir ke kelompok Katibah Gonggong.

    Boy Rafli menuturkan kalaupun terbukti ada aliran dana dari ISIS ke kelompok Katibah, polisi tidak bisa mengungkapnya. "Itu akan menjadi informasi penting untuk didalami," ucapnya.

    Dia menambahkan, setidaknya ada dua jenis aliran dana yang bisa dilakukan, yaitu melalui perbankan dan konvensional atau lewat kurir. Kerja sama dengan PPATK dilakukan bila transaksi dilakukan lewat perbankan. "Kalau konvensional harus di cross check apakah ada alat bukti lain," katanya.

    Berdasarkan hasil penelusuran PPATK, saat ini ada empat sumber aliran atau transaksi dana teroris dari dan keluar Indonesia. Keempat sumber itu ialah Australia, negara-negara Timur Tengah, yayasan, dan dana patungan. Instrumen pembayarannya pun baru, seperti PayPal dan virtual money. "Undang-undang belum cover semua perbuatan terorisme berdasarkan (aksi) internasional," kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf.

    ADITYA BUDIMAN

    Baca Juga:
    Mario Teguh Tak Akui Anaknya, 4 Fakta Tunjukkan Sebaliknya
    Mengaku Diperkosa, Wanita Ini Laporkan Gatot Brajamusti


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.