RAPP Bantah Pakai Kopassus Hadang Kepala Badan Restorasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Tony Wenas. dok. TEMPO

    Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Tony Wenas. dok. TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Tony Wenas membantah bahwa petugas keamanan yang menghadang Badan Restorasi Gambut saat inspeksi mendadak di area konsesi RAPP, Pulau Padang, Kepulauan Meranti, Riau, adalah anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

    "Security kami outsource, tapi tidak ada yang anggota TNI atau Polri," kata Tony saat ditemui setelah bertemu dengan jajaran eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta Pusat, Jumat, 9 September 2016.

    Buka:
    Hadang Tim Badan Restorasi Gambut, Bos RAPP Minta Maaf
    LPSK Siap Lindungi Saksi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan
    Diusir Saat Sidak di Lahan RAPP, Ketua BRG Minta Pengusutan

    Disinggung mengenai seragam Kopassus yang dikenakan oleh petugas keamanan tersebut saat menghadang BRG, Tony juga membantahnya. "Barangkali ada yang pernah ikut latihan Kopassus, tapi itu bukan anggota Kopassus, bukan anggota TNI atau Polri aktif," ujar Tony.

    Senin lalu, 5 September 2016, Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead mengadakan inspeksi mendadak di area konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pulau Padang, Kepulauan Meranti, Riau. Dalam kunjungan itu, rombongan BRG sempat dihadang oleh petugas keamanan yang mengenakan seragam bertulisan Kopassus.

    Dalam inspeksi mendadak itu, RAPP diduga membuka lahan baru di area gambut. Nazir mengatakan kedalaman pembukaan lahan baru itu diperkirakan lebih dari 3 meter, alias tergolong kawasan fungsi lindung. Dalam inspeksi mendadak itu, ditemukan pula kanal atau drainase baru.

    Lebih jauh, Tony membantah bahwa perusahaannya telah membuka lahan baru. "Lahan itu sudah dilakukan (pembukaan) sebelum akhir Desember 2014," katanya. Soal pembuatan kanal atau drainase baru, Tony mengelak. "Memang ada pembukaan sekat bakar dan kantong air sebagai bagian dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan."

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.